PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Home Blog Page 8

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2006 – 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JA NGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2006-2011 PERDA NO. 07 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JA NGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2006-2011 ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Walikota Dumai Terpilih Periode 2006- 2011 yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan...

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

RUMAH - POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa ketentuan di dalam Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dianggap sudah tidak sesuai dan seimbang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas...

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PENGUJIAN - KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perkembangan lajunya pertumbuhan pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat dan untuk menjaga agar kendaraan yang beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis layak jalan serta dalam rangka...

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengelolaan dan Perizinan Limbah Cair

PENGELOLAAN - PERIZINAN - LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PERIZINAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan dan pemanfaatan limbah untuk aplikasi ke tanah maka perlu dilindungi dan dipelihara ...

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO. 11 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2006 Tentang APBD TA 2006

2006 – APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2006 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame

REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 2006 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan intensifikasi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun 1997, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Hiburan

HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 2006 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak hiburan setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun 1997,...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN GOL C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak bahan galian golongan C setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang ...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel

HOTEL - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 2006 PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak hotel setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

AIR& RESAPAN - SUMBER DAYA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 2006 SUMBER DAYA AIR DAN RESAPAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjamin ketersediaan Sumber daya air dan sumur resapan, keseimbangan dan dampaknya terhadap lingkungan. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.41 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

BPR – PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 2006 PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur peningkatan status Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Bank Perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan berupa bank yang bertujuan untuk pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah dan dikelola secara...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran

RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 2006 PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak restoran setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun Undang-Undang No.8 Tahun...

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

APBD 2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau No.21/SKB/IX/2005.903/UM/2005-10/985 tanggal 28 September 2005. ...

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak

PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150, 151dan Pasal 152 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 69 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah...

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol

PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bantuan kepada partai politik yang mendapat...

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Thn 2004 Tentang Renstra Provinsi Riau Thn 2004-2008

PERUBAHAN - RENCANA STRATEGIS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2004 - 2008 ABSTRAK : - Bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda Provinsi Riau No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004-2008...

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PERIZINAN PERDA NO. 6 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, maka pengelolaan air tanah dan air...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

KEUANGAN DAERAH - PEDOMAN PERDA NO. 12 TAHUN 2006 2006 PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi kepada pelayanan umum, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005. - Dasar hukum : UU No.6...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

KONSTRUKSI - IZIN PERDA NO. 9 TAHUN 2006 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, dipandang perlu membuat Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No.18 Tahun 1999; UU...

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005

APBD 2005 - PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 2006 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - Dasar hukum : UU No....

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak penerangan jalan setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun Undang-Undang ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

APBD TA 2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun APBD TA 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

DPRD – KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 2006 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hulu

PARTAI POLITIK – BANTUAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 2006 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No.29 Tahun 2005, perlu mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional dan Penjualan Rumah Daerah

RUMAH DAERAH – KENDARAAN DINAS OPERASIONAL – KENDARAAN PERORANGAN DINAS - PENJUALAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENJUALAN RUMAH DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Retribusi Inseminasi Buatan (IB), Surat Keterangan Kesehatan Ternak dan Surat Izin Pengeluaran Ternak

INSEMINASI BUATAN – KESEHATAN TERNAK – RETRIBUSI - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN (IB), SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERNAK DAN SURAT IZIN PENGELUARAN TERNAK ABSTRAK : - Bahwa untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

PERDA NO. 3 TAHUN 2003  - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 3 ayat (2) Kepmendagri No.27 Tahun 2002, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.3 Tahun 2003 tentang...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

PERDA NO.7 TAHUN 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk mengimbangi penetapan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.7 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006 – 2011

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH – RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 2006 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2006 - 2011 ABSTRAK : - Bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta dapat menjamin tercapainya tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu Rencana Pembangunan Jangka...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 KABUPATEN ROKAN HULU – INVESTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 2006 INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 s.d. Pasal 119 PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Investasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 6 Tahun 2000 tentang retribusi pasar yang tidak sesuai lagi denmgan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18 Tahun 1997,...

Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2006 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 – 2008

KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 - 2008 PERDA NO. 5 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 - 2008 ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan,...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal

TERMINAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 4 Tahun 1992 tentang retribusi terminal dalam wilayah kota yang cukup potensial yang tidak sesuai lagi denmgan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan

BAHAN GALIAN GOL C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak bahan galian golongan C setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak

STADION - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 13 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan rehab stadion olahraga Sungai Beringin Tembilahan secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Perluasan Kantor Bupati dengan Sistem Tahun Jamak

KANTOR BUPATI - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 15 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KANTOR BUPATI DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan perluasan Kantor Bupati secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun (dengan system tahun jamak) - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum dengan Sistem Tahun Jamak

TERMINAL - PENGIKATAN DANA PERDA NO. 16  TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan dengan menggunakan tahun jamak karena keterbatasan dana yang dimiliki. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965;...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang Parit 21 Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak

BONGKAR MUAT - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 17 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan perluasan Kantor Bupati secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun (dengan system tahun jamak) - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan

USAHA KEPARIWISATAAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN ABSTRAK : - Bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Ferry Penyeberangan

JASA KEPELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.33 Tahun 1964; UU No.21 Tahun 1992; UU No.34 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal

PEMBUATAN KAPAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa pembuatan kapal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.a a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI ABSTRAK : - Bahwa perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1984; UU No.18 Tahun...

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)

KONSTRUKSI - IZIN USAHA PERDA NO. 06 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN) ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan  untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi, yang berasaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan. ...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal

TERMINAL - RETRIBUSI PERDA NO.  5 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah No.8 Tahun 1999 tentang retribusi terminal perlu dilakukan penyesuaian Dasar hukum : UU...

Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERDA NO. 7 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar

PASAR - RETRIBUSI PERDA NO.  7 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penghunian dan Penyewaan Ruko, Toko, Kios, Dan Los Milik Pemerintah Daerah Kampar dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retiribusi Pasar sudah...

Perda Kab.Siak No 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERDA NO. 8 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi maksud pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : -                      Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan perubahan dan...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI PERDA NO.  13 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : Bahwa dengan telah diundangkannya PP No.28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.369/KPTS/M/2001 maka Izin Usaha Jasa Konstruksi...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umu dan Tempat Khusus Parkir

PARKIR - RETRIBUSI PERDA NO.  12 TAHUN 2006 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK       : Bahwa dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang memasuki wilayah Kabupaten Kampar yang dikarenakan semakin meningkatnya pembangunan, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar hukum...

Perda Kab. Siak Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran

ALAT PEMADAM - RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pasal 2 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981;...

Perda Kab.Siak No 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak

BUMD - PEMBENTUKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BUMD PT. PERMODALAN SIAK ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mewujudakan visi Kabupaten Siak dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada perekonomian kerakyatan sehingga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek, Angkutan Orang dan Barang

IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG DAN ORANG-RETRIBUSI PERDA NO.  14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN ORANG DAN BARANG ABSTRAK : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan perubahan...

Perda Kab.Siak No 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melakukan penyesuaian terhadap Perda No.18 Tahun 2002 karena tidak sesuai lagi dengan PP No.65 Tahun 2001,...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.24...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

ANGKUTAN HASIL ALAM  - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2005 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkutan Hasil...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2005

2005 -APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2005 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...

Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak

PERDA NO. 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG  KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang...

Perda Kab.Siak No 3 Tahun 2005 Tentang Pemecahan Dan Pembentukan Desa Di Kecamatan Siak

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SIAK PERDA NO. 03 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA  DI KECAMATAN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta meningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk...

Perda Kab.Siak No 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Mempura Dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH PERDA NO. 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru di Daerah Kabupaten Siak; - Dasar hukum :...

Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

PEMBUANGAN LIMBAH - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengendalikan pembuangan limbah cair, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. - Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 ...

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Siak

PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  KABUPATEN SIAK PERDA NO. 06 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya termasuk penyelamatan terhadap Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang mempunyai arti penting...

Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemugaran Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Di Daerah Kabupaten Siak

TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK PERDA NO. 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa di Daerah Kabupaten Siak masih banyak terdapat kawasan dan bangunan bersejarah yang merupakan ...

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2005 Tentang APBD T.A. 2005

RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.28 Tahun...

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004

APBD 2004 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2005 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini mengatur tentang perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun...

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Riau

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU - DPRD PERDA NO. 02 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan ...

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan APBD TA 2005

RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai adanya kebijakan dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi ...

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO. 5 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa dengan meningkatnya beban operasional RSUD seiring dengan meningkatnya indeks harga maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1996 tentang tarif paket pelayanan perawatan kesehatan dan pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana pada RSUD provinsi...

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah

BARANG DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH ABSTRAK : - Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal...

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih

MUATAN - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 2005 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH ABSTRAK : - Bahwa untuk memelihara perkembangan antar daerah yang seimbang dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan dan dalam rangka keselamatan orang dan barang, dipandang perlu melakukan penertiban pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan dengan Peraturan Daerah. ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Pemancar Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

IZIN PEMANCAR TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI - RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelaksanaan pembinaan pemancar/transmisi dan telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan Peraturan Daerah. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

PERTAMBANGAN - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendapatkan hasil yang maksimal. - Dasar hukum :...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan

LISTRIK - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

GAS BUMI - MINYAK - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 12 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penyediaan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian, ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

AIR - PENGELOLAAN - RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan,...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

KESEHATAN - PELAYANAN - RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan tujuan desentralisasi dibidang kesehatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. - Dasar hukum : UU No.6...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan

HASIL LAUT - PAJAK PERDA NO. 15 TAHUN 2005 PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara optimal yang merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir dengan tetap memperhatikan kelestariannya. - Dasar hukum : UU...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

PERSAMPAHAN - KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah dan...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir

PASAR - RETRIBUSI PERDA NO. 23 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur dan menertibkan kegiatan pasar yang merupakan salah satu kegiatan sentral ekonomi masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah dan Kebersihan. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk memanfaatkan secara optimal dan meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah. - Dasar hukum : UU No.6...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

RUANG KOTA - RENCANA DETAIL PERDA NO. 28 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Tembilahan dan meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, dipandang perlu adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti dalam rangka pelaksanaan program dan ...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rencana Teknik Ruang Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

RUANG KOTA - RENCANA TEKNIK PERDA NO. 29 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Tembilahan dan meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, dipandang perlu adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Indragiri Hilir

KONSTRUKSI - IZIN - PEDOMAN PERDA NO. 30 TAHUN 2005 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir

PDAM - PEMBENTUKAN PERDA NO. 31 TAHUN 2005 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, dipandang perlu melakukan peningkatan sarana pendukung berupa institusi yang khusus melaksanakan tugas pelayanan air minum dalam bentuk...

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Holding Company PT Riau Bangkit

BUMD PT. RIAU BANGKIT - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN BUMD PT. RIAU BANGKIT ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Holding Company BUMD PT. Riau Bangkit sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong BUMD yang sudah didirikan oleh...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

APBD TA 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun APBD TA 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

PERDA NO.19 TAHUN 2002 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menambah sumber pendapatan daerah dan sehubungan perkembangan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002...

PERDA NO.12 TAHUN 2003 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 - 2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan program Pemerintah dengan Pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, perlu...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

KECAMATAN BONAI DARUSSALAM DAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM – PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN KECAMATAN BONAI DARUSSALAM DAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Kunto Darussalam, dipandang perlu membentuk Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005

APBD TA 2005 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun Perubahan APBD TA...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD TA 2004 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004 dan berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD TA 2004. - Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO. 17 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebagai bagian integral pembangunan nasional diperlukan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kab Inhil dengan Sistem Tahun Jamak

SISTEM TAHUN JAMAK- PEMBANGUNAN PERDA NO. 32 TAHUN 2005 PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menyesuaikan dana dan mempercepat pembangunan infratruktur terkait. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 34 Tahun 2000; UU No....

Perda Kab. Bengkalis Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PARTAI POLITIK - BANTUAN ORGANISASI PERDA NO. 33 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

KELURAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 32 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

KECAMATAN - ORGANISASI PERDA NO. 31 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 28 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpusatakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP - ORGANISASI PERDA NO. 27 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis

KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - ORGANISASI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahtraan Sosial Kabupaten Bengkalis

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI PERDA NO. 23 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA - ORGANISASI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - ORGANISASI PERDA NO. 21 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 18 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkalis

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 16 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis

DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - ORGANISASI PERDA NO. 15 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - ORGANISASI PERDA NO. 14 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - ORGANISASI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Kabupaten Bengkalis

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INVESTASI - ORGANISASI PERDA NO. 12 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - ORGANISASI PERDA NO. 11 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

DINAS PERHUBUNGAN - ORGANISASI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI PERDA NO. 08 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.30 Tahun 2001 tentang Organisasi...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

KANTOR PERTANAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - ORGANISASI PERDA NO. 03 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI PERDA NO. 02 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.9 Tahun 2001 tentang...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

SEKRETARIAT DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru

DPRD - KEDUDUKAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan UU. No 22 Tahun 2003 dan Peratuan Pemerintah No.24 tahun 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.17 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2005 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2005

APBD - 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2005 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru No.14 thn 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

14/2001 - PERUBAHAN PERDA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Peraturan Daerah No.14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpakiran. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.14 Tahun 1992, Undang-Undang No.18...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ALAT PMK - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 20 Tahun 1998 tentang retribusi pemeriksaan  alat pemadam kebakaran karena  tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

KWALITAS AIR - RETRIBUSI PEMERIKSAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 2005 PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kwalitas Air yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/DPRD/2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang ...

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005

TA. 2005 - APBD PERDA NO.  01 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai pada tanggal 24 Maret 2005,...

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai

KEUANGAN- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD - KEDUDUKAN PROTOKOLER PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 2005 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dipandang...

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

TA. 2004 - PERHITUNGAN APBD PERDA NO. 03 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya TA 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap APBD. - Dasar hukum : UU No. 16 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU...

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 PERDA NO. 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis,perlu penyesuaian akibat adanya perubahan rencana target...

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai

PERUSAHAAN DAERAH - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 2005 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN DUMAI BERSEMAI ABSTRAK : - Bahwa dilihat dari sektor geografis, letak Kota Dumai sangat strategis dipandang perlu untuk menggarap sektor kepelabuhanan tersebut melalui BUMD maka untuk mengelola sektor tersebut Pemko telah memulai pengelolaannya melalui...

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

PELAYANAN KESEHATAN - RSUD - TARIF PERDA NO.  8 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengenaan tarif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat serta penambahan jenis pelayanan khususnya pemeriksaan penunjang diagnostik,...

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai

ORGANISASI - TATA KERJA - SETDA - PEMBENTUKAN PERDA NO. 09 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 perlu disusun kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan...

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasa 120 ayat (2)...

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai

DINAS PENDIDIKAN - OTK PERDA NO.  11 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Tenaga Kerja - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman...

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

DINAS PEKERJAAN UMUM - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang ditetapkan...

Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai

PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat...

Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN - OTK PERDA NO.  14 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun...

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi Kota Dumai

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata...

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA DUMAI PERDA NO. 16 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) ...

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Dumai

DINAS PENDAPATAN- OTK PERDA NO.  17 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya Dinas Pendapatan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan...

Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Dumai

DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata...

Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI PERDA NO. 19 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat...

Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kota Dumai

BADAN PENGAWAS- OTK PERDA NO.  20 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya Badan Pengawas. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan...

Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan ...

Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi, Kepegawaian, dan Diklat Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA K ERJA BADAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA K ERJA BADAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14...

Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Dumai

BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi...

Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urunsan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat...

Perda Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor...

Perda Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI PERDA NO. 26 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urunsan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasa...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

LPMK PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 2005 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 20/DPRD/2005 Tanggal 6 Desember 2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penanganan Kawasan Vital

KAWASAN VITAL  - PENANGANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN KAWASAN VITAL ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menegakkan hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Dasar Hukum : UU No.12...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan

KETENAGALISTRIKAN  - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Pelalawan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 1992, UU No.24...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan

AREAL PERKEBUNAN  - PENATAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN BATAS AREAL PERKEBUNAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara daerah pemukiman penduduk, kawasan hutan dan kawasan yang dilindungi lainnya serta areal perkebunan perlu adanya pembuatan tata batas - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

USAHA PETERNAKAN  - PERIZINAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN  USAHA  PETERNAKAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan adanya langkah-langkah untuk menciptakan ikilm usaha yang kondusif - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1995,...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan

PERKEBUNAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka memberdayakan penyelengaraan Otonomi Daerah yang luas,...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang berkembang dalam Kabupaten Pelalawan maka perlu diatur tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi - Dasar...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN GOLONGAN C  - IZIN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA  PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka  pemanfaatan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Eksport ternyata cenderung semakin meningkat, sehingga perlu dikelola secara optimal dalam rangka membuka...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan

IZIN GANGGUAN-RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ternyata Perda Tingkat II Indragiri Hulu No.14 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai lagi dan...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebabkan perlunya diadakannya penyesuaian Perda yang berkenaan dengan itu. - Dasar...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Cetak Tulis Leges

BIAYA CETAK TULIS (LEGES) -RETRIBUSI PERDA NO. 09 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK TULIS (LEGES) ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, seiring dengan peningkatan pelayanan administrasi yang semakin kompleks kepada masyarakat perlu pula diatur dan ditetapkan Biaya Cetak Tulis (Leges) di...

Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA NO. 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG  POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang...

Perda Kab. Siak No 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura

PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna menertibkan tariff jasa ferry penyeberangan Kota SIak Sri Indrapura - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999;...

Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata

PARIWISATA - RETRIBUSI PERDA NO. 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai retribusi izin usaha pariwisata, dikarenakan sektor ini merupakan retribusi daerah yang cukup potensial dan sumber pendapatan daerah yang menunjang penyelenggaraan dan pembanguan...

Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako

PERDA NO. 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG  PERATURAN DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO ABSTRAK : - bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui serta merupakan komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya...

Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton

BUMD - PEMBENTUKAN PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur institusi Pengelola Kawasan Industri Tanjung Buton guna mengelola kawasan Tanjung Buton sebagai pusat pengembangan industri, menyediakan sarana...

Perda Kab. Siak No 8 Tahun 2004 Tentang Kawasan Industri Tanjung Buton

TANJUNG BUTON - KAWASAN INDUSTRI PERDA NO. 08 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk membentuk institusi Pengelola Kawasan Industri Tanjung Buton guna mengelola kawasan Tanjung Buton sebagai pusat pengembangan industri, menyediakan sarana dan prasarana industri dan pelabuhan yang...

Perda Kab. Siak No 9 Tahun 2004 Tentang Kepelabuhanan Dan Jasa Kepelabuhanan

KEPELABUHAN PERDA NO. 09 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHAN DAN JASA KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur melakukan penataan pelabuhan di wilayah Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No....

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Atas Pemberian Pekerjaan

PENGADAAN BARANG DAN JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN -RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan proyek-proyek pemerintah diperlukan suatu cara tertentu, yaitu dengan melaksanakan prosedur pelelangan sebagai salah satu cara untuk menentukan ...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2004

2004 -APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR -RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta ...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL -RETRIBUSI PERDA NO. 15 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang mengarah pada system pemungutan...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame

REKLAME -PAJAK PERDA NO. 16 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan diwilayah Kab. Inhu, semakin meningkat pada bangunan-bangunan berdiri sehingga semakin meningkat pula pemasangan reklame yang merupakan sales promotion, maka lebih banyak diperlukan usaha penertiban yang menyangkut keindahan...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel

HOTEL -PAJAK PERDA NO. 17 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian atas Perda No.05 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka diperlukan pengaturan kembali atau Perda tersebut. - Dasar hukum : UU...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran

RESTORAN -PAJAK PERDA NO. 18 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian atas Perda No.05 Tahun 1998 tentang Pajak Restoran yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka diperlukan pengaturan kembali atau Perda tersebut. - Dasar hukum : UU...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

KUANTAN SINGINGI - RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.24...

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2004

RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2004 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan DPRD Propinsi Riau dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan...

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau

PARIWISATA - PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 2004 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH RIAU ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau dipandang perlu melakukan pengaturan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.5 Tahun...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan

BANGUNAN - IZIN PERDA NO.  3 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : Bahwa untuk mencapai terwujudnya tertib bangunan dan kepastian hukum, serta dengan berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya kegiatan pembangunan fisik, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 04 Tahun 1983 tentang Mendirikan,...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pengelolaan Keuangan Daerah diatur...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 Jo. UU No. 34 Tahun 2000...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Industri

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar dapat meningkatkan Pendapatan...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI IZIN JASA UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ABSTRAK : - Bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sumber retribusi perlu digali dan ditetapkan dengan ...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KEKAYAAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa kekayaan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pajak Restoran

PAJAK RESTORAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 18 Tahun 1998 dinyatakan pajak restorran...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pajak Hotel

PAJAK HOTEL PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak hotel...

Perda Kabupaten rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame

PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak reklame...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pajak Hiburan

PAJAK HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 53 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2000...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH - UPAH PUNGUT PERDA NO.17  TAHUN 2004 PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, serta menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu menetapkan pemberian upah pungut pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.53...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir

PD. BPR PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PEREKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa PD. BPR perlu penataan lebih lanjut yang ditetapkan dengan peraturan daerah. ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - PERIZINAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI SAWIT PADA TANAH DI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan hidup yang terjadi, maka pembuangan limbah cair dan pemanfaatan air...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam pengaturan pengendalian dan pengeluaran izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Desa Giti Kecamatan Kabun, Desa Puo Raya dan Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GITI KECAMATAN KABUN, DESA PUO RAYA DAN DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk desa dan meningkatnya beban tugas, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD 2004 PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang terlah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2004 perlu...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

PERHITUNGAN APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.105 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. - Dasar Hukum : UU No.18 Tahun 1997; UU No.22...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD TA 2004 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  8 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. - Dasar hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI PERDA NO. 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kabupaten Bengkalis

PERGUDANGAN - PENATAAN PERDA NO. 13 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DI KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bengkalis

IZIN USAHA PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan dan penertiban terhadap usaha perdagangan maka diperlukan ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan. a Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.3 Tahun 1982; UU...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI - RETRIBUSI PERDA NO. 15 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan tertibnya pemberian perizinan di bidang industri,...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan

JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 16 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis

RUMAH SAKIT BENGKALIS - PERUSAHAAN DAERAH PERDA NO. 17 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH SAKIT BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan serta menjamin daya guna dan ahsil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan tuntutan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

RENCANA TATA RUANG PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUAPTEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan

USAHA PERIKANAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan perlu dilakukan pengendalian dan pemanfaatannya, antara lain melalui Izin Usaha Perikanan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1990;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Terhadap Nota Keuangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2003

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN PERDA NO. 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TERHADAP NOTA KEUANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Persetujuan DPRD Kab. Bengkalis terhadap Peraturan Daerah Kab. Bengkalis tentang laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis terhadap Nota...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar

PASAR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda No.10 Tahun 1999 harus diubah dan disesuaikan dengan...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2004 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2004

APBD - 2004 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.28 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perhitungan APBD TA 2003

PERHITUNGAN APBD - 2003 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2003 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

AIR BAWAH TANAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 2004 PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/Kpts/DPRD/2004 Tanggal 8 Juni 2004. - Dasar Hukum : Undang-Undang ...

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN-DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO.  03 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kebijakan Pengeloaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab sejalan dengan ketentuan, maka perlu disusun pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Dumai. - Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah...

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Dumai dapat menggali pajak diluar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. - Dasar...

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan

KEPARIWISATAAN - PERIZINAN PERDA NO.  5 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN ABSTRAK : - Bahwa pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di daerah sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengisian semangata otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah - Dasar hukum :  UU No. 9 Tahun 1990; UU No....

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

IZIN-KELOLA-USAHA-WALET- RETRIBUSI PERDA NO. 06 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada DAerah kabupaten atau kota. Dan bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungís lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan PAD, maka perlu pengaturan perizinan...

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Peralatan/Mesin, Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Perkebunan

IZIN PERALATAN/MESIN PEREDARAN HASIL, HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN-RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERALATAN/MESIN PEREDARAN HASIL, HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN ABSTRAK : - bahwa hutan adalah merupakan karunia. Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan...

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2004.

TA. 2004 - APBD PERDA NO.  08 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan APBD TA 2004 maka perlu ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 Tentang Penda. - Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997; UU...

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

TA. 2003 - PERHITUNGAN APBD PERDA NO. 09 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya TA 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap APBD. - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997;...

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2004

APBD - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai - Dasar Hukum : Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1997,...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan dibidang Kesehatan

KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 2004 RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang  Retribusi Pelayanan dan perizinan di Bidang Kesehatan telah disetujui oleh       Dewan  Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor : 06/Kpts/DPRD/2004 tanggal 8...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH - POKOK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 2004 POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 05/Kpts/DPRD/2004 tanggal 31 Mei 2004. - Dasar...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan APBD TA 2004

APBD 2004 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 09/Kpts/DPRD/2004 tanggal 2 September 2004;. - Dasar Hukum : Undang - undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang

BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyelenggaraan lelang diperlukan biaya penyediaan dan pembuatan dokumen lelang yang memadai - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupate Pelalawan

JASA KEPELABUHANAN  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai Wilayah Perairan yang cukup luas serta terdapatnya sarana dan prasarana Pelabuhan termasuk diantaranya dermaga sebagai penunjang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang jasa perairan - Dasar Hukum : UU Nomor...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal

JASA PELAYANAN KAPAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka jasa pelayanan kapal yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan jasa penundaan bagi kapal...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu

PEMANFAATAN KAYU  - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik

PEMANFAATAN KAYU  - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN PADA TANAH MILIK ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pada tanah milik perlu dilakukan pembinaan agar kondisi lingkungan di Kabupaten Pelalawan tetap lestari, serta untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan...

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2003

TA. 2003 - APBD PERDA NO.  01 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK       : -       Bahwa untuk pelaksanaan APBD TA 2003 maka perlu ditetapkan dengan  perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemda. -      Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 16 Tahun...

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kepelabuhanan

KEPELABUHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daeah di bidang perhubungan di Kota Dumai. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang No.21 Tahun 1992, Undang-Undang No.24 Tahun 1992, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun...

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

PELAYANAN- KEPELABUHANAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Perda Kota...

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan

BANGUNAN - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2003 2003 IZIN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien. - Dasar hukum...

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

TANDA DAFTAR GUDANG  - TANDA DAFTAR PERUSAHAAN - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 2003 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap sector perindustrian dan perdagangan di Kota Dumai...

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO.  08 TAHUN 2003 2003 PERATURAN  DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK           : -      bahwa dalam rangkap pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dan  pelaksanaan ketentuan Pasa2ayat (2) dan ( 3) Peratura Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman O rganisasi Perangkat Daerah maka...

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

SEKRETARIAT DPRD - OTK PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanaan otonomi pemerintahan yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah secretariat DPRD. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1974, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.25...

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Dumai

KANTOR ARSIP & PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Dumai dengan...

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI PERDA NO.  11 TAHUN 2003 PERATURAN  DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI ABSTRAK           : -      bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dan pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan...

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

DISNAKER - OTK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Tenaga Kerja - Dasar Hukum : Undang-Undang No.11 Tahun 1974, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2003

2003 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran...

Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2006

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK PERDA NO. 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kapala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame

REKLAME - PAJAK PERDA NO.  2 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi

IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI ABSTRAK : - Bahwa pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dan energi dalam rangka otonomi daerah diperlukan agar terwujud kepastian berusaha serta terpeliharanya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan selain dari pada itu sebagai upaya...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri

KUANTAN SINGINGI - RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa pembinaan dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan, maka pemberian izin usaha industri sebagai salah satu upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Penjualan Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Mesin

KUANTAN SINGINGI - RETRIBUSI IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI MESIN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI MESIN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji mesin oleh orang pribadi...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Kuansing, maka penerbitan izin usaha jasa konstruksi adalah sarana strategis dalam mewujudkan...

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2003 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2003

RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12...

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002

RIAU - SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 1985; UU ...

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003

RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 2003 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun...

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO. 04 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transaparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sitem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD,...

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan/Upah Pungut Pendapatan Daerah

BIAYA PEMUNGUTAN/UPAH PUNGUT PENDAPATAN DAERAH - UPAH PUNGUT PERDA NO. 5 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN/UPAH PUNGUT PENDAPATAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan biaya pemungutan/upah pungut pendapatan daerah - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERDA NO. 04 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN NEGARA ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

HIBURAN - PAJAK PERDA NO.  3 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan UU ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI PERDA NO. 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Gangguan

IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERDA NO. 01 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : aaaaa- Bahwa dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengeluaran izin gangguan di Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya ketentuan yang mengatur izin gangguan tersebut. – Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara

KECAMATAN – PEMBENTUKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RAMBAH HILIR DAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA ABSTRAK : aaaa- Bahwa Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara telah didefinitifkan dengan surat keputusan Bupati Rokan Hulu. – Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 33...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Kepmendagri No.27 Tahun 2002 maka Peraturan Daerah Kab. Rokan Hulu No.26 Tahun 2002 tentang uang insentif atas pungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan daerah lainnya perlu ditinjau kembali. - Dasar...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Retribusi Daerah dan Pungutan Daerah Lainnya

RETRIBUSI - PEMUNGUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 2003 BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN PUNGUTAN DAERAH LAINNYA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong semangat kerja para pemungut retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya, dipandang perlu menetapkan biaya pemungutan retribusi daerah dan pungutan daerah lainnua dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah salah satu yang perlu digali dan dimanfaatkan. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Tanjung Belit, Desa Sungai Dua Indah, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih, Desa Sialang Jaya, Desa Ulak...

PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BELIT, DESA SUNGAI DUA INDAH, DESA UJUNGBATU TIMUR, DESA PEMATANG TEBIH, DESA SIALANG JAYA, DESA ULAK PATIAN DAN DESA BANGUN PURBA BARAT ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rokan Timur, Desa Muara Musu, Desa Kembang Damai dan Desa Masda Makmur

PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ROKAN KOTO RUANG, DESA ROKAN TIMUR, DESA MUARA MUSU, DESA KEMBANG DAMAI, DAN DESA MASDA MAKMUR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999,...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun arah, strategi dan program pembangunan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah dan juga sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus sebagai Dokumen Dasar...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya pola dasar ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

RENSTRA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa REncana Strategis Pembangunan Daerah merupakan salah satu acuan kebijaksanaan yang akan digunakan sebagai alat pengambil keputusan dan untuk menentukan arah pembangunan di Kabupaten...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD 2003 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 1985; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang

PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BABUSSALAM, DESA PEMATANG BERANGAN, DESA SUKA MAJU, DESA KOTO TINGGI, DESA PEKAN TEBIH, DAN DESA KEPAYANG ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Langkitin, Desa Rantau Binuang Sakti dan Desa Batu Langka Besar

PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LANGKITIN, DESA RANTAU BINUANG SAKTI, DAN DESA BATU LANGKA BESAR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun

PEMBENTUKAN KECAMATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UJUNG BATU, KECAMATAN TANDUN, DAN KECAMATAN KABUN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

PERHITUNGAN APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2003, maka perlu dilakukan perubahan anggaran daerah. - Dasar...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN  - PENGAMBILAN - PENGOLAHAN - PAJAK PERDA NO.  4 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggerahan/Villa

PENGINAPAN/PASANGGERAHAN/VILLA - RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGERAHAN/VILLA ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

RESTORAN - PAJAK PERDA NO.  5 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan UU ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

PENGGUNAAN TANAH – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah salah satu sumber yang potensi dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

PELAYANAN PELABUHAN KAPAL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek

IZIN TRAYEK – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun 1999;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun 1999;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan

JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pemanfaatan Jasa Pelabuhan dan...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

KECAMATAN - ORGANISASI PERDA NO. 17 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN ABSTRAK : - Bahwa Perda No.06 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan saat ini.aa a Dasar Hukum : UU No.12 ...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 2002

APBD 2002 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 03/Kots/DPRD/2003 tanggal 17 April 2003. ...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel

HOTEL - PAJAK PERDA NO.  6 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan

KEPELABUHAN- IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 2003 KEPELABUHAN DAN IZIN KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08/Kpts/DPRD/2003 tanggal 4 September 2003. - Dasar Hukum : UUD 1945 pasal...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, serta telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.21 Tahun 2000 tentang Retribusi...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

KEPELABUHAN- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08 / Kpts / DPRD / 2003 tanggal 4 September 2003. - Dasar...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa

DESA - PENDAPATAN PERDA NO.  15 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA ABSTRAK : Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai sumber Pendapatan Desa agar Desa dapat ...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

RUMAH POTONG HEWAN- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/Kpts/DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003. - Dasar Hukum : Undang - ...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

HASIL HUTAN - RETRIBUSI PERDA NO.  18 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : Bahwa hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu adanya suatu pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan agar fungsi hutan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Dasar hukum : UU...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

LIMBAH CAIR- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan No. 06/Kpts/DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003. ...

Perda Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan

KETENAGAKERJAAN - RETRIBUSI PERDA NO.  20 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disektor ketenagakerjaan yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, dipandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dibidang ketenagakerjaan melalui pelayanan perizinan dan pelayanan umum lainnya dibidang ketenagakerjaan. Dasar hukum : UU No. 12...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO. 61 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah yang dilandasi semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, dipandang perlu adanya suatu mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. - Dasar...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan APBD TA 2003

APBD 2003 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 2003 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 10/Kpts/DPRD/2003 pada tanggal 11 Oktober 2003. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2002 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2002

APBD - 2002 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 12 tahun 1958, Undang-undang Nomor 21 tahun 1997,...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

SEKRETARIAT DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan

KECAMATAN DAN KELURAHAN  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN PENGAWAS DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pelalawan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan

BADAN PERTANAHAN DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN DAERAH  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan

DINAS PETERNAKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pelalawan

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, DAN HOLTIKULTURA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan

DINAS PERKEBUNAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

DINAS PERHUBUNGAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

DINAS PENDIDIKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan

DINAS PARIWISATA, KESENIAN, DAN KEBUDAYAAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KESENIAN, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

DINAS KESEHATAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan

DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2001-2005

RENSTRA - 2001 sd  2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekabaru tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

DINAS PENDAPATAN DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan

DINAS PASAR - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

DINAS KEHUTANAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan

DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

DINAS TENAGA KERJA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...

Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2002 Tentang Pemecahan Dan Pembentukan Desa Dikecamatan Siak, Sungai Apit Dan Bunga Raya

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA PERDA NO. 02 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Siak untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan ...

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Tahun 2002-2011

SIAK - TATA RUANG PERDA NO. 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH SIAK SRI INDRAPURA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan ...

Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2006

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 - 2006 PERDA NO. 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 - 2006 ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah menciptakan keadaan yang dapat menjadi landasan untuk melanjutkan...

Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2002 Tentang Biaya Pemungutan Petugas Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PAJAK & RETRIBUSI - BIAYA PEMUNGUTAN PERDA NO. 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK : - bahwa Perda ini ditetapkan guna merangsang petugas pemungut pajak dan retribusi daerah agar melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan...

Perda Kab.Siak No 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

HOTEL - PAJAK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai pajak hotel dikarenakan kebutuhan akan hotel di Kabupaten Siak semakin meningkat. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU...

Perda Kab. Siak No 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : -      bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dewasa ini, telah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah restoran yang dikelola masyarakat - Dasar hukum : UU No.17 Tahun ...

Perda Kab. Siak No 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame

REKLAME - PAJAK PERDA NO.15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur dan mengawasi kegiatan reklame di Kabupaten Siak demi tertatanya kegiatan yang sesuai aturan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU...

Perda Kab.Siak No 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan

HIBURAN - PAJAK PERDA NO.16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur Pajak Hiburan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU...

Perda Kab. Siak No 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN C - PAJAK PERDA NO.17 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Perda ini mengatur mengenai pengikutsertaan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk memikul sebagian biaya pembangunan dalam bentuk pajak guna meningkatkan PAD. - Dasar hukum :...

Perda Kab.Siak No 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan karena didorong oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997;...

Perda Kab. Siak No 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil

KTP & CAPIL - RETRIBUSI PERDA NO.20 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 18 (2) huruf a UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...

Perda Kab.Siak No 21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Di Bidang Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan)

SIUP - RETRIBUSI PERDA NO. 21 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN) ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyesuaikan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No...

Perda Kab.Siak No 23 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

PELABUHAN - RETRIBUSI PERDA NO. 23 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...

Perda Kab.Siak No 24 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah

TANAH - RETRIBUSI PERDA NO. 24 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun...

Perda Kab. Siak No 25 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan

IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERDA NO. 25 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 ...

Perda Kab.Siak No 26 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

IMB - RETRIBUSI PERDA NO. 26 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 53 ...

Perda Kab.Siak No 27 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

PARKIR UMUM - RETRIBUSI PERDA NO.27 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8...

Perda Kab. Siak No 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

PARKIR KHUSUS - RETRIBUSI PERDA NO.28 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 ...

Perda Kab. Siak No 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

ANGKUTAN HASIL ALAM  - RETRIBUSI PERDA NO.29 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna menertibkan angkutan Hasil Alam dan menjamin keselamatan pengguna jasa angkutan lainnya serta sebagai usaha untuk menggali sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak. - Dasar...

Perda Kab.Siak No 30 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  - RETRIBUSI PERDA NO.30 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melakukan pengawasan terhadap setiap pemakai jasa transportasi di Kabupaten Siak - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 4 Tahun 1982; UU No. 22...

Perda Kab.Siak No 31 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan

PELAYANAN PERSAMPAHAN - RETRIBUSI PERDA NO.31 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22...

Perda Kab. Siak No 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERDA NO.32 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 ...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Klinik dan Laboratorium Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perikanan

PELAYANAN KLINIK DAN LABORATORIUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KLINIK DAN LABORATORIUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa keberadaan klinik dan laboratorium pada dinas pertanian tanaman pangan hortikultura peternakan dan...

Perda Kab. Siak No 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO.33 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

PARKIR-PAJAK PERDA NO. 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka harus segera disesuaikan - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8...

Perda Kab.Siak No 34 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

TERMINAL - RETRIBUSI PERDA NO.34 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Perturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992 ;UU No. 22 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar

PASAR-RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha dan memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dipandang perlu menyediakan fasilitas pasar sebagai tempat berusaha yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragri ...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

UMUM- HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 HIBURAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Undang-undang...

Perda Kab. Siak No 35 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek

IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERDA NO.35 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Perturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992 ;UU No. 22...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET - RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa para pengusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus ikut serta memikul sebagian beban pembiayaan pembangunan melalui pembayaran retribusi dan...

Perda Kab.Siak No 36 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERDA NO.36 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan kelancaran keamanan, dan kenyamanan aktivitas serta pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan di Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hulu

PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INHU-RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INHU ABSTRAK : - Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat, dan karenanya diperlukan pengaturan dalam bentuk Perda dalam rangka pemenuhan hak dan...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

KUANTAN SINGINGI - PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah salah satu objek Pajak Daerah yang dipandang perlu adanya kebijakan yang bagi masyarakat, baik berbentuk Badan Hukum atau perorangan sebagai Pengambil...

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 125 Tahun 2002 Tentang Pungutan Terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

KUANTAN SINGINGI - PUNGUTAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN DAERAH NOMOR 125 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PUNGUTAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sarana...

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan Status PDAM Provinsi Riau di Pekanbaru Menjadi PDAM Kota Pekanbaru

PDAM  - PERUBAHAN STATUS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PROVINSI RIAU DI PEKANBARU MENJADI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Provinsi Riau No.2 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Propinsi Daerah Tingkat I Riau mengenai pengalihan status PDAM Propinsi Riau menjadi...

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD - ORGANISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 240/Menkes-Kesos/SK/III/2001 tentang Peningkatan ...

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2002 Tentang PROPEDA Provinsi Riau Tahun 2001-2005

RIAU - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005 ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga konsistensi perencanaan dan keberlanjutan Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, dipandang perlu menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau 2001-2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : TAP MPR RI...

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Renstra Provinsi Riau Tahun 2001-2003

RIAU - RENCANA STRATEGIS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2003 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Tata Cara Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran masa Jabatan Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau 2001-2003 yang ditetapkan dengan...

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD Angkutan Udara PT RAL

PT RIAU AIRLINES - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ANGKUTAN UDARA PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU AIRLINES ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan daerah Riau dan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau tahun 2020 dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Angkutan Udara yang...

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan

PERIKANAN - IZIN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang potensial dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu melakukan perubahan/penggantian terhadap Perda Tingkat I Riau nomor 9 Tahun 1963 tentang Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Provinsi Riau. ...

Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT Riau Petroleum

BUMD BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. RIAU PETROLIUM - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. RIAU PETROLIUM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Riau dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional di Provinsi Riau untuk permbangunan daerah, dipandang perlu ...

Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah

BPD RIAU - PERUBAHAN BADAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran serta Bank Pembangunan Daerah Riau dalam membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan daerah dipandang perlu mengadakan...

Perda Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD PT Pengembangan Investasi Riau

BUMD PT. PEMBANGUNAN INVESTASI RIAU - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD PT. PEMBANGUNAN INVESTASI RIAU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan proyek-proyek investasi yang strategis secara professional dan dalam rangka menghimpun dana bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah, swasta/masyarakat, lembaga keuangan nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan Visi Riau 2020, ...

Perda Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran BBM

PENYALURAN BBM - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDA NO. 12 TAHUN 2002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini melihat bahwa perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) demi menjamin kelancaran penyaluran BBM. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981;...

Perda Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, maka dirasa ...

Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP No. 65 Tahun 2001...

Perda Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak...

Perda Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perubahan APBD TA 2002 Provinsi Riau

RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penggeseran belanja pembangunan dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.18 Tahun...

Perda Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSJ PEKANBARU - ORGANISASI PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSJ PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 909/MENKES/SK/VIII/22001 tentang...

Perda Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD PT Permodalan Ekonomi Rakyat

BUMD PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa managemen, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil, mikro, ...

Perda Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK PERDA NO. 16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

TK LOKAL - PENEMPATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan   Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET – IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa dalam masyarakat yang telah berkembang suatu...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hilir

BPI - OTK PERDA NO. 1 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

DISPENDA - OTK PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rokan Hilir

DINAS PEMBERDAYAAN MADES - OTK PERDA NO. 3 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

DINKES - OTK PERDA NO. 4 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

DISDIK - OTK PERDA NO. 5 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

DISKOP UKM - OTK PERDA NO. 6 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

DISPERINDAG - OTK PERDA NO. 7 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

DINSPENDUKTRANS - OTK PERDA NO. 8 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni budaya dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

DISBUDPORA - OTK PERDA NO. 9 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

DISNAKER - OTK PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

DINAS PEMUKIMAN - OTK PERDA NO. 11 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir

DINAS PEMUKIMAN - OTK PERDA NO. 12 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

DISHUB - OTK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir

DISPAS - OTK PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hilir

DISTAN - OTK PERDA NO. 15 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

DISNAK - OTK PERDA NO. 16 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir

DISBUN - OTK PERDA NO. 17 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

DISKANLUT - OTK PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir

SATPOL PP - OTK PERDA NO. 20 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Rokan Hilir

PDE - OTK PERDA NO. 21 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir

PD SARANA PEMBANGUNAN - PENDIRIAN PERDA NO. 25 TAHUN 2002 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...

Perda Kabupaten rokan hilir Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 26 TAHUN 2002 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No....

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012

TATA RUANG - RENCANA PERDA NO. 27 TAHUN 2002 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2002 - 2012 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menciptakan kemudahan pembangunan dan pemanfaatan ruag secara optimal melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 - 2012. - Dasar hukum : UU No. 24 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2005

PEMBANGUNAN - POLA DASAR PERDA NO. 28 TAHUN 2002 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Rokan Hilir

2001/ 2005 -  RENSTRA PERDA NO. 29 TAHUN 2002 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 108 Tahun 2000. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005

2001/ 2005 -  PROPERDA PERDA NO. 30 TAHUN 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip otonomi daerah yang digariskan dalam UU Nomr 22 Tahun 1999. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000;...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN GOLONGAN C -  PAJAK PERDA NO. 32 TAHUN 2002 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Status Pasar Dalam Kabupaten Rokan Hulu

PASAR – STATUS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 STATUS PASAR DALAM KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baik melalui retribusi maupun jenis penerimaan lainnya, dipandang perlu menetapkan status pasar dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar

PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menggali sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; Permendagri No.4 Tahun 1979; Keppres No.44...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

JASA KEPELABUHAN -  RETRIBUSI PERDA NO. 33 TAHUN 2002 RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan untuk terciptanya kebersihan di lokasi permukiman masyarakat, perlu adanya pelayanan kebersihan oleh pemerintah yang dipungut retribusi. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 ...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

PENDAFTARAN KAPAL -  RETRIBUSI PERDA NO. 34 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Pendaftaran Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum :...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemungutan Retribusi Parkir

PARKIR -  RETRIBUSI PERDA NO. 35 TAHUN 2002 PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan PAD. - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1982;...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Biaya Pelayanan Catatan Sipil

PENGGANTIAN BIAYA CETAK -  RETRIBUSI PERDA NO. 37 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka membantu kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk penetapan retribusi. - Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1997; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal Kayu

TAPAL KAYU -  RETRIBUSI PERDA NO. 38 TAHUN 2002 RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN KAPAL KAYU ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Izin Pembuatan Kapal Kayu dalam rangka mendayagunakan usaha pembuatan kapal kayu sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan PAD. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat

PEMANFAATAN KAYU RAKYAT – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa untuk menertibkan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat / tanah milik, perlu dilakukan penerbitan perizinan - Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Peredaran Hasil Hutan

PEREDARAN HASIL HUTAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur dan mengawasi peredaran hasil hutan baik dari maupun masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengatur retribusi izin peredaran hasil hutan yang ditetapkan dengan peraturan daerah ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam

IZIN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN - PEDOMAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 2002 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PP No.25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf l, perlu mengatur pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan...

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir

KELURAHAN -  OTK PERDA NO. 41 TAHUN 2002 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

PARKIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, parkir merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk dipungut guna meningkatkan pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten

PEMAKAIAN JALAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta biaya perawatan jalan Kabupaten, perlu menetapkan retribusi atas pemakaian jalan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu . - Dasar Hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No....

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

TERMINAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, diperlukan sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dipungut dan terminal merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No....

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Tonase Angkutan Kendaraan Bermotor

ANGKUTAN KENDARAAN – TONASE PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 TONASE ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa guna menjaga dan memelihara kondisi jalan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, perlu melakukan pembatasan dan penertiban jumlah tonase angkutan kendaraan bermotor. - Dasar hukum : UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Mendirikan Loket Bis (PO)

IZIN TRAYEK DAN MENDIRIKAN LOKET BIS - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN MENDIRIKAN LOKET BIS (PO) ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan umum / tidak umum,...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan darat, perlu menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. - Dasar Hukum : UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

IZIN USAHA – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa untuk pembinaan dan penertiban izin usaha industry dan perdagangan, perlu ditetapkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1984; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka rumah potong hewan merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial yang perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, dipandang perlu menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi

PENGGUNAAN TANAH DAN IZIN LOKASI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DAN IZIN LOKASI ABSTRAK : - Bahwa pemanfaatan dan perolehan tanah harus dilakukan secara terencana dan terkendali agar tidak...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa penggantian biaya cetak merupakan salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Leges

LEGES - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI LEGES ABSTRAK : - Bahwa leges merupakan salah satu sumber yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hasil Pertanian

HASIL PERTANIAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI HASIL PERTANIAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah dan hasil pertanian merupakan salah satu sumber yang potensial. - Dasar hukum : UU No.9 Tahun 1985; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 2002 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

HOTEL - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 2002 PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hotel merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No....

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan

HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 2002 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hiburan merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2002 2002 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, bahan galian golongan C merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No....

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

SUMBANGAN PIHAK KETIGA - PENERIMAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 2002 PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diupayakan pemanfaatan segala potensi yang ada, diantaranya melalui sumbangan dari pihak ketiga. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Uang Insentif Atas Pungutan Pajak, Retribusi dan Pungutan – Pungutan Daerah Lainnya

PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN LAINNYA - INSENTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2002 2002 UANG INSENTIF ATAS PUNGUTAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAERAH LAINNYA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong semangat kerja para pemungut atau instansi pemungut pajak retribusi dan pungutan lainnya, perlu memberikan insentif atas pelaksanaan pungutan daerah tersebut. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame

REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2002 2002 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, reklame merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997;UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu, kekayaan daerah merupakan salah sumber potensial yang pemanfaatannya dapat dipungut retribusi. - Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999;...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 2002 PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, restoran merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

APBD TA 2001 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2002 2002 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2001, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2001. - Dasar hukum : UU No. 53 Tahun 1999; UU No.12...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

PD ROHUL JAYA - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2002 2002 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ROKAN HULU JAYA ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, perlu membentuk perusahaan daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

UMUM - KETERTIBAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 KETERTIBAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan    Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang-undang...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

DESA - SUMBER PENDAPATAN PERATURAN DAERAH  NOMOR 34 TAHUN 2002 2002 SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan sumber pendapatan dan kekayaan daerah  dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; Permendagri...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2002 2002 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 28 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu mengatur kedudukan dan keuangan kepala desa dan perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

ORGANISASI DESA - PEDOMAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2002 2002 PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan pedoman yang mengatur susunan organisasi pemerintahan desa. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.4...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Peraturan Desa

DESA - PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2002 2002 PERATURAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan peraturan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Antar Desa

ANTAR DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 40 TAHUN 2002 2002 KERJASAMA ANTAR DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Kepmendagri no.64 Tahun 1999, perlu menetapkan kerjasama antar desa dalam peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Kepmendagri No.64 ...

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa

BADAN PERWAKILAN DESA - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Kepmendagri No.64 Tahun 1999 dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Kepmendagri No.64 Tahun...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001-2005

PEMBANGUNAN - POLA DASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 2002 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001 - 2005, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV dan RSPD Kab Inhil

MEDIA ELEKTRONIK - RETRIBUSI PERDA NO. 49 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENGGUNA JASA MEDIA ELEKTRONIK SGTV  DAN RSPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mengatur kegiatan operasional media komunikasi elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1989; UU...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

SARANG BURUNG WALET – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa pemanfaatan Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan adalah merupakan salah...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pajak Hasil Usaha Budidaya Perikanan

HASIL USAHA BUDIDAYA PERIKANAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HASIL USAHA BUDIDAYA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa hasil Budidaya Perikanan merupakan salah satu potensi yang menunjang Pendapatan Asli Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hasil Tangkapan Ikan

HASIL TANGKAPAN IKAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HASIL TANGKAPAN IKAN ABSTRAK : - Bahwa hasil Usaha Tangkapan Ikan merupakan salah satu potensi yang dapat diatur dan dipungut dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

TERMINAL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kab. Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992;...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kab. Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap setiap pemilik jasa transportasi, perlu dilaksanakan pengujian secara berkala terhadap kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956,...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Terhadap Nota Keuangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Angaran 2001

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TERHADAP NOTA KEUANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis ...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan

IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus...

Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001-2005

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PERDA NO. 01 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2001-2005 ABSTRAK : - Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek, oleh karenanya dapat menjadi landasan untuk melanjutkan pembangunan...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 2001

APBD 2001 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 5 / KPTS/DPRD/2002 tanggal 25...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru

SUSUN - RUMAH PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 RUMAH SUSUN DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan      Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru telah disetujui , sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru

SUSUN - RUMAH PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 2002 USAHA PARIWISATA KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan       Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru telah disetujui , sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda daftar Gudang dan Tanda Daftar perusahaan

USAHA PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan

TENAGA KERJA ASING - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan   Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana...

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2001-2005

KOTA DUMAI - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2001-2005 dalam peraturan daerah untuk mewujudkan perbaikan...

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Dumai

DPRD KOTA DUMAI  – KEDUDUKAN KEUANGAN PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD KOTA DUMAI ABSTRAK     :    -    Bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999, diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan...

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai Tahun 2001-2005

2002 -  RENSTRA 2001 - 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rencana Strategis pembangunan kota Dumai tahun 2001 - 2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun 1999,...

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  – SOTK PERDA NO. 4 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA DUMAI NO. 5 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH ABSTRAK     :    -    Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis beban kerja terhadap organisasi dinas permukiman, prasarana wilayah dan kebersihan perlu...

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

ORGANISASI DAN TATA KERJA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  05 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan dan memekarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kantor Pelayanan Pasar. Sehubungan dengan...

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERDA NO. 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang...

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

SILPA - APBD 2001 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, PP...

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR  08 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8...

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

TERMINAL-RETRIBUSI PERDA NO. 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang memerlukan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Terminal. - Dasar hukum...

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002

APBD 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan adanya penambahan dan atau pengurangannya APBD Kota Dumai TA 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.14...

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai

DUMAI - RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata

PARIWISATA - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 48 TAHUN 2002 2002 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dipandang...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru TA 2002

APBD 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan anggaran biaya tambahan tahun 2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor: 104 tahun 2000, Peraturan Pemerintah...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997,...

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1999/2000

APBD 1999/2000 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001 2001 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999 / 2000 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan Nomor...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 tahun 2001 Tentang Retribusi Gangguan

GANGGUAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) STBL Tahun 1926 No.226, Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

ANGKUTAN HASIL ALAM - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki sumber hasil alam yang potensial, sehingga perlu adanya pendayagunaan dalam pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan kepentingan pembangunan daerah - Dasar Hukum : Uu No.12 Tahun 1956, Uu No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 tahun 2001 Tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten - Dasar Hukum : UU...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Pajak Daerah sebagai salah satu kewajiban masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997,...

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan...
Free WordPress Themes, Free Android Games