PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Home Blog Page 8

Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS - OTK PERDA NO.07 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan...
Read more

Perda Kab.Siak No 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
DINAS - OTK PERDA NO. 08 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Dinas Daerah  Kabupaten Siak. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KECAMATAN&KELURAHAN - OTK PERDA NO. 09 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 2008 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PARKIR - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 2008 PAJAK PARKIR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Ini Dibentuk Dengan Mengacu Pada Undang-Undang 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. - Dasar hukum : Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.17 Tahun 1997, Undang-undang No.18...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SOTK LEMBAGA TEKNIS- PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 2008 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama oleh lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru secara efektif, efisien dan professional yang dilaksanankan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SOTK SEKDA, SEKWAN, KECAMATAN, KELURAHAN - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 2008 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan professional dari Sekretariat Daerah,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BIAYA CETAK - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 2008 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan Pelayanan pendaftaran penduduk dengan perkembangan perekonomian daerah. Peraturan daerah ini mengatur mengenai Retribusi Daerah dikarenakan bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SOTK DINAS-DINAS- PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 2008 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan professional dari seluruh Dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam...
Read more

Perda Kab.Siak No 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 33 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD ABSTRAK : - Bahwa demi mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayana kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan...
Read more

Perda Kab.Siak No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
WISATA - PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI PERDA NO. 12 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO.1 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengemabngan pembangunan khususnya di bidang kepariwisataan perlu adanya perubahan ketentuan tariff retribusi pengusahaan objek dan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana desa

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
ALOKASI DANA DESA-KEUANGAN PERDA NO. 9 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 PP No.72 Tahun 2005 tentang desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat desa, perlu diberikan pembiayaan Alokasi...
Read more

Perda Kab.Siak No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERDA NO. 13 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mewujudkan penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Perda ini juga untuk menyesuaikan dengan UU ...
Read more

Perda Kab.Siak No 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
WALET - PAJAK PERDA NO. 14 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyesuaikan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997 - Dasar hukum : UU No. 18...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Sosial dan Hibah

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
KEUANGAN - BANTUAN PERDA NO. 7 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kapasitas kelembagaan kemasyarakatan, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Kampar dilakukan pemberian bantuan keuangan, sosial dan hibah, sehingga dipandang perlu membentuk...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KEPALA DESA - PERANGKAT DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA - KEUANGAN PERDA NO.  2 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ABSTRAK            : Bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu agar otonomi desa dapat berjalan dengan baik, dipandang...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
DESA - KEUANGAN PERDA NO. 4 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA ABSTRAK : Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk menggali seluruh potensi kekayaan yang menjadi milik desa untuk dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Desa. Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
HOTEL – PAJAK PERDA NO. 6 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak. Dasar hukum : UU No. 6...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
REKLAME – PAJAK PERDA NO. 7 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : Bahwa dengan berkembangnya reklame di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERDA NO. 8 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak. Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
WALET - PAJAK PERDA NO. 9 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak. Dasar ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Inhil no.38 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
IZIN USAHA - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 10  TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN ABSTRAK    : Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Inhil No.60 Tahun 2000 Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PENDAFTARAN PERUSAHAAN – PAJAK - PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN ABSTRAK : Bahwa untuk menertibkan dan menciptakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
DESA – PERATURAN - PEMBENTUKAN PERDA NO. 16 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA ABSTRAK  : Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Izin Gangguan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
GANGGUAN – IZIN PERDA NO. 20 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN ABSTRAK   : Bahwa dengan berlakunya UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.66 Tahun 2001, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
UMUM - KETERTIBAN PERDA NO. 21 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM ABSTRAK  : Bahwa untuk mewujudkan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu adanya pengaturan ketertiban umum. Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No.14 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN ABSTRAK : Bahwa untuk melibatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di pandang perlu mengatur mengenai penanganan dan pengelolaan persampahan, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Inhil no.39 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
IZIN TANDA DAFTAR – RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG ABSTRAK       : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM PERDA NO.  9 TAHUN 2008 1998 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM ABSTRAK           : Bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Pemerintah ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU - PENYERTAAN MODAL PERDA NO. 1 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya penataan dan pengembangan BUMD yang professional agar dapat meningkatkan PAD,...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Prov. Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 2008 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 (RANCANGAN) 2008 POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Undang - undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PON XVIII - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 2008 PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN STADION UTAMA PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Undang - undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
SEKDA, SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
DINAS - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Dengan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pedamaran I (Satu) dan Pedamaran II (Dua) Tahun Anggaran 2008-2010

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
2008 – JEMBATAN PEDAMARAN I & II PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENINGKATAN DANA ANGGARAN DENGAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEDAMARAN I (SATU) DAN PEDAMARAN II (DUA) TAHUN...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2011

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007-2011 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan amanat UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2008 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan APBD TA 2008 yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.12...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  2 TAHUN 2008 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perkembangan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dengan makin lengkapnya sarana dan prasarana yanga ada, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.2 Tahun 2005 . ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2002 - PERUBAHAN PERDA NO. 3 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melakukan pengawasan, pengaturan dan pengendalian atas kegiatan pembangunan dan pemanfaatan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 28 TAHUN 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  4 TAHUN 2008 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penerimaaan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.28Tahun 2002. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 - PERUBAHAN PERDA NO. 5 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Perda Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2007 - PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR  6 TAHUN 2008 2008 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Daerah. - Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2008 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  7 TAHUN 2008 2008 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan umum APBD yang menyebabkan berkurangnya pendapatan, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. - Dasar...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO. 02 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaL 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Penrerintahan antara Pemerintah...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kab Inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KECAMATAN/ KELURAHAN - OTK PERDA NO. 32 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965;...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab Inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
LEMBAGA TEKNIS DAERAH - OTK PERDA NO. 31 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAB. INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. - Dasar hukum : UU No. 6...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kab Inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
DINAS - OTK PERDA NO. 30 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN INHIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 8...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab Inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
SEKDA/ SEKWAN - OTK PERDA NO. 29 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab inhil pada PT Bank Riau

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL PERDA NO. 28 TAHUN 2008 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PT. BANK RIAU ABSTRAK : - Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Keuangan Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dengan Cara Melakukan Penyertaan Modal. Selain Itu guna meningkatkan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
MODAL - PENYERTAAN PERDA NO. 27 TAHUN 2008 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan penyertaan modal. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 17 ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab inhil Tahun 2005-2025

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
2005/ 2025 - RPJP PERDA NO. 26 TAHUN 2008 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN INHIL TAHUN 2005 - 2025 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mewujudkan amanat UUD RI 1945, yaitu dengan menyusun visi, misi dan arah pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) . - Dasar...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 08 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 10 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 13 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah yang merupakan pelaksana otonomi daerah. a a - Dasar Hukum :...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI PERDA NO. 14 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA PERDA NO. 06 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang Badan Permusayawaratan Desa. a a - Dasar Hukum : UU No.12...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PEMERINTAHAN DESA - ORGANISASI PERDA NO. 04 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan organisasi dan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO. 03 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan Barang Daerah agar dapat dikelola secara tertib dan dapat...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Perumahan Daerah

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PEMAKAIAN PERUMAHAN DAERAH – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN PERUMAHAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka terhadap Peraturan Daerah No.8 Tahun 1995 perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.18 ...
Read more

Perda Kab. Inhu No. 6 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 2008 KERJASAMA DESA ABSTRAK : - Bahwa kerjasama oleh desa dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan dan kemajuan masyarakat di desa. - Dasar Hukum :  UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; ...
Read more

Perda Kab. Inhu No. 4 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
DESA - KEWENANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 2008 KERJASAMA DESA ABSTRAK : - Bahwa otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan. - Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2003;...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2008 Tentang APBD TA 2008

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA 2008 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2008 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, dipandang perlu...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Ketenagalistrikan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
LISTRIK - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 2008 RETRIBUSI IZIN KETENAGALISTRIKAN ABSTRAK : - Bahwa sumber-sumber energi perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat membangkitkan tenaga listrik yang dapat meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta pembangunan yang berkesinambungan, sehingga dipandang perlu menetapkan peraturan di bidang ketenagalistrikan yang diharapkan dapat mewujudkan tersedianya listrik...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RETRIBUSI-IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PERDA NO. 06 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha dibidang jasa konstruksi yang berasaskan kejujuran, keadilan manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan maka...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai Pada Badan Usaha Milik Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BUMD - PENYERTAAN MODAL PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008 2008 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DUMAI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Dumai diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, diantaranya dengan penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RETRIBUSI-PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERDA NO. 08 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN ABSTRAK : bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PANGKALAN PENDARATAN IKAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 2008 RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Dumai diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya melalui kegiatan di bidang perikanan dan kelautan dengan menetapkan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN USAHA PERIKANAN-RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan yang telah diberi izin dan penegakan hukum di kawasan perairan Kota Dumai sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Peternakan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PETERNAKAN - IZIN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 2008 IZIN USAHA PETERNAKAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang sektor usaha peternakan sehingga dapat diperoleh ternak dan pangan asal hewan yang baik dan sehat, dipandang perlu melaksanakan pengaturan terhadap perorangan atau badan hukum yang mengelola usaha peternakan melalui izin usaha peternakan. - Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)-RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) ABSTRAK : - bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) mulai meningkat seiring dengan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu disusun Organisasi Sekretariat Daerah dan untuk menunjang pelayanan dan mendukung tugas dan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO. 15 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat strategis, perlu dilakukan penataan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS DAERAH - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan penataan sistem dan mekanisme kinerja dan pelayanan oleh organisasi Dinas Daerah dengan berpedoman kepada PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PERDA NO. 17 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN ABSTRAK : - bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BADAN NARKOTIKA - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dipandang perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan organisasi dan tata kerja...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Catatan Sipil

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL PERDA NO. 19 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN...
Read more

Perda Kabupaten Inhil Nomor 24 tahun 2008 Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2007

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN PERDA NO. 24 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten indragiri hilir...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
BARANG - PENGELOLAAN PERDA NO. 18  TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, dipandang perlu adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 17 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KELURAHAN - DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN PERDA NO. 17  TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (Ukl), Upaya Pemantauan Lingkungan (Upl) Dan Standard Operating Procedure (Sop)

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
AMDAL - PENERAPAN PERDA NO. 5 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL), UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, dipandang perlu melakukan kegiatan pengolahan secara baik, pemeliharaan perlindungan dan pencegahan terhadap...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
AKTE CATATAN SIPIL - KTP - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO.  1 TAHUN 2008 2008 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya melalui keringanan ...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BPD - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa diperlukan adanya...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.85 Tahun 2005 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.18...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Kelurahan/Desa

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DANA BAGI HASIL PAJAK - PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI UNTUK KELURAHAN/DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah dan Air Pemukiman

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
AIR - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PEMUKIMAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-undang  Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
REKLAME  - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME ABSTRAK : - Bahwa usaha reklame merupakan wahana promos dalam memasarkan berbagai komoditas. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958, UU No.3 Tahun 1982, UU No .17 Tahun 1997,  UU No.18 Tahun 1997, UU No.53 Tahun 1999, UU...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PASAR  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna menyediakan sarana dan prasarana pasar yang dibangun oleh Kabupaten Pelalawan serta...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERGUDANGAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menata dan membina pergudangan guna mewujudkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.11...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
ANGGARAN - PENGIKATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur kegiatan pembangunan Kabupaten Pelalawan dengan prioritas lima arah kebijakan pembangunan yang pekerjaannya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Dari Media hamda rizani -
0
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Indragiri

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI-PEMBENTUKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI ABSTRAK : - Bahwa perusahaan daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari system perekonomian daerah, bertujuan untuk menjalin prikehidupan masyarakat dan mensukseskan pembangunan di daerah. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2007 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan APBD TA 2007 yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERUSDA ROKAN HULU JAYA - PENYERTAAN MODAL PERATURAN DAERAH NOMOR  2 TAHUN 2007 2007 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ROKAN HULU JAYA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 s/d Pasal 119 PP No.58 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah . - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERUSDA BPR ROKAN HULU JAYA - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR  3 TAHUN 2007 2007 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa perbankan, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah,  dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu . - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - ALOKASI DANA PERATURAN DAERAH NOMOR  4 TAHUN 2007 2007 ALOKASI DANA DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa dan untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentngan masyarakat setempat,  dipandang perlu adanya alokasi dana desa. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR  5 TAHUN 2007 2007 KEUANGAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa,  dipandang perlu mengatur tentang Keuangan Desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR  6 TAHUN 2007 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa,  dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - BADAN PERMUSYAWARATAN PERATURAN DAERAH NOMOR  7 TAHUN 2007 2007 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDesa dan kebijakan kepala desa  dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - BADAN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR  8 TAHUN 2007 2007 BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 PP No.72 Tahun 2005  dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO DAN KECAMATAN KEPENUHAN HULU - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR  9 TAHUN 2007 2007 PEMBENTUKAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTA DAN KECAMATAN KEPENUHAN HULU ABSTRAK : - Bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan, serta memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, social budaya dan meningkatnya beban tugas...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR  10 TAHUN 2007 2007 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR  11 TAHUN 2007 2007 KERJASAMA DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang kerjasama desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR  12 TAHUN 2007 2007 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN PERATURAN DAERAH NOMOR  13 TAHUN 2007 2007 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Munggal Kecamatan Bonai Darussalam, Desa Sangir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Desa...

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA PAUH, DESA KASANG PADANG, DESA KASANG MUNGKAL KECAMATAN BONAI DARUSSALAM, DESA SANGKIR INDAH, KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM, DESA KEPENUHAN BARAT SEI.ROKAN JAYA DAN DESA KEPENUHAN BARAT MULYA KECAMATAN KEPENUHAN, DESA LUBUK NAPAL, DESA TELUK AUR, DESA SEI.SALAK, DESA SEI.KUNING, DESA LUBUK BILANG KECAMATAN RAMBAH SAMO, DESA SEI KANDIS, DESA LUBUK BETUNG, DESA PEMANDANG, DESA ALAHAN, DESA TIBAWAN KECAMATAN...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO. 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  15 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)  PP...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - KEPALA PERATURAN DAERAH NOMOR  16 TAHUN 2007 2007 KEPALA DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang kepala desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.72 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR  17 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang peraturan desa. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2006 - PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR  18 TAHUN 2007 2007 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU  No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. - Dasar hukum : UU No.11 Tahun 2003; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2007 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  19 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijkan umum APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD TA 2007. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU No.18...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemeritahan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
ROKAN HULU - URUSAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR  20 TAHUN 2007 2007 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)  PP No.38 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu. - Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR  21 TAHUN 2007 2007 ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu. - Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS DAERAH - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR  22 TAHUN 2007 2007 ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu. - Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
LEMBAGA TEKNIS DAERAH - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR  23 TAHUN 2007 2007 ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu. - Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN DAN KELURAHAN - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR  24 TAHUN 2007 2007 ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu. - Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR  25 TAHUN 2007 2007 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan,  dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KEGIATAN TAHUN JAMAK - PENGIKATAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR  26 TAHUN 2007 2007 PENGIKATAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UU No.32 Tahun 2004 dan untuk lebih cepat tercapainya visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu,  dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengikatan Anggaran ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA 2007 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2007 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 ABSTRAK : - Bahwa Perda tentang APBD untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERDA NO. 02 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu dilakukan pengamanan barang milik daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KELURAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR  05 TAHUN 2007 2007 ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa denga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7 PERDA NO. 08 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7 ABSTRAK : - bahwa sesungguhnya dengan perkernbangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnumAPBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pelayanan Air Minum Di Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PDAM DAN PELAYANAN AIR MINUM DI KOTA DUMAI - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2007 2007 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DAN PELAYANAN AIR MINUM DI KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk meninggkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan air minum secara memadai yang harus dikelola secara profesional melalui tata kelola perusahaan yang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH - SUMBANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 2007 SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH ABSTRAK : - Bahwa untuk p
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RETRTBUSI-PENGGANTAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL PERDA NO. 11 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGGANTAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyelenggaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Dumai perlu...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Di Bidang Kesehatan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN - PERIZINAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 2007 RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 maka tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan kesehatan swasta, TTU dan industri rumah tangga makanan dan minuman serta...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEKAYAAN DAERAH - PEMAKAIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 2007 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemda dan masyarakat. - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN KEPELABUHAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan aspirasi, kondisi dan tuntutan masyarakat yang berkembang, terutama aspirasi masyarakat pengguna jasa yang terhimpun dalam DPC. INSA, sehingga...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana Pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas...

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007 2007 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANAN PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah No. 13...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pajak Hotel

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
HOTEL - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 2007 PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah. - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 2007 PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah. - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 2007 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah. - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pajak Reklame

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 2007 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 2007 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah. -...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PAJAK-PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAIHMAT TAHUN YANG MAHA ESA PERDA NO. 21 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 021 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAIHMAT TAHUN YANG MAHA ESA ABSTRAK : - bahwa optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalarn...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007 2007 RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan perlu diatur pengelolaannya berdasarkan azas fungsi, nilai ekonomis pemanfaatan keseimbangan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 2007 RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa  dalam melaksanakaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, dalam pengelolaannya harus berdasarkan azas fungsi, nilai ekonomis pemanfaatan keseimbangan dan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum Dengan Sistim Tahun Jamak

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN STSTIM TAHUNJAMAK PERDA NO. 24 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN STSTIM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - bahwa pemenuhan akan ketersediaan air rninum yang memadai untuk meningkatkan pelayanan pada rnasyarakat, sektor jasa dan industri merupakan kebutuhan yang perlu direalisasikan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DPRD - PROTOKOLER PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
WALET - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 2007 RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); selain itu untuk menjaga ketertiban, dan kelestarian fungsi ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
IZIN - PENGELOLAAN BURUNG WALET PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 2007 IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjaga kelestarian burung walet yang dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.81 Tahun 1981, Undang-Undang No.5 Tahun 1990, Undang-Undang No.23...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KESEHATAN - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 2 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mengantisipasi semakin besarnya biaya yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BANTUAN PARTAI POLITIK - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No.25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri No.32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
WALET - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); selain itu untuk menjaga ketertiban dan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PD. BPR PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa penataan asset PD. BPR yang diserahkan oleh pemerintah kab. Bengkalis kepada...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 66 Tahun 2001 termasuk...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pendaftaran Kapal Kurang dari 7 GT dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL KURANG DARI 7GT DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Nakhoda dan anak buah kapal wajib memenuhi...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pembuatan Kapal

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI PEMBUATAN KAPAL PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa terdapat banyak usaha pembuatan kapal di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk meningkatkan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI PASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR dAN PERTOKOAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu Tarif Retribusi Pasar, untuk melaksanakan Pasal ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
BKPPD - PEMBENTUKAN PERDA NO. 07  TAHUN 2007 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINKESOS - PEMBENTUKAN PERDA NO. 08  TAHUN 2007 PEMBENTUKAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mewujudkan organisasi birokrasi pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hilir. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1974;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
URUSAN PEMERINTAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No. 38 Tahun 2007 maka perlu ditetapkan dengan Peraturan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI. KEDUDUKAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – DINAS DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – LEMBAGA TEKNIS DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembetukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – KECAMATAN DAN KELURAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – PELAYANAN TERPADU PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penerbitan/Perpanjangan Dokumen (Surat-Surat) Kapal Isi Kotor Kurang Dari 7 GT dan Pemakaian Dataran Perairan, Bawah Air (Salvage)

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DOKUMEN KAPAL ISI KOTOR KURANG DARI 7 GT DAN PEMAKAIAN DATARAN PERAIRAN, BAWAH AIR (SALVAGE) – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN (SURAT-SURAT) KAPAL ISI KOTOR KURANG...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KEUANGAN DESA PERDA NO. 13 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA ABSTRAK : - Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan administrasi keuangan desa secara tertib dan teratur yang bersumber dari pendapatan desa dan lain-lain pendapatan asli desa...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
USAHA JASA KONSTRUKSI – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengaturan terhadap izin usaha jasa konstruksi. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 2007 KERJASAMA DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pembinaan dan ketertiban masyarakat, pemerintah desa dapat mengadakan kerjasama antara desa dengan desa lain dan antara desa dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah...
Read more

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO.4 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membuat ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah - Dasar hukum...
Read more

Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
OBJEK WISATA - RETRIBUSI PERDA NO. 01 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur hal - hal berkenaan dengan pariwisata, karena sector ini dinilai mempunyai peranan penting untuk membuka kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, ...
Read more

Perda Kab. Inhu No. 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
DAERAH - KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 2007 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 151 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membuat ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. - Dasar Hukum : UU No. 6 tahun 1965; UU No. 11 tahun 2003; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
DESA  - KEUANGAN PERDA NO.  10 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk ...
Read more

Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENGELOLAAN BARANG DAERAH PERDA NO.2 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib,efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler & Keuangan Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Kampar

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
DPRD - PROTOKOLER - PERUBAHAN PERDA NO.  15 TAHUN 2007 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Read more

Perda Kab. Siak Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERDA NO.26 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ABSTRAK : - Bahwa dalam  rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, P emerintah K abupaten S iak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah ...
Read more

Perda Kab Siak Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK PERDA NO.24 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa sejalan dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang beraneka ragam di Kabupaten Siak, maka diperlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota)...
Read more

Perda Kab.Siak No 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 – 2011

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN - RENCANA PERDA NO. 03 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK 2006 - 2011 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini merupakan dokumen yang berisi dengan kebijakan pembangunan daerah ddalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) - Dasar hukum : UU No. 53 Tahun...
Read more

Perda Kab Siak Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO.25 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa  ntuk melaksanakan  Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaa Keuangan Daerah - Dasar hukum : Undang-Undang ...
Read more

Perda Kab Siak Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERDA NO.20 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA ABSTRAK : - balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomot 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran...
Read more

Perda Kab Siak No.17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
DESA - KEUANGAN PERDA NO. 17 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa. - Dasar hukum : UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No....
Read more

Perda Kab. Siak Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
ALOKASI DANA DESA PERDA NO.19 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA ABSTRAK : - bahwa salah satu upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatana dalah dalam bentlrk bantuan dana dari APBD kepada Pemerintah desa - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 53 Tahun...
Read more

Perda Kab Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BADAN USAHA MILIK DESA PERDA NO.18 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan keteutuan Pasal 81 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
OBJEK WISATA  -  RETRIBUSI PERDA NO.  23 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OBJEK WISATA ABSTRAK : Bahwa untuk melibatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di pandang perlu penataan kembali penetapan tarif retribusi terhadap objek-objek wisata yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, ketentuan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggilingan Padi/ Huller dan Penyosohan Beras

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN 58/2000 PERDA NO. 01 TAHUN 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/ HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS ABSTRAK : - bahwa perda ini disusun dalam rangka merevisi Perda Nomor 58 tahun 2000 yang sebelumnya telah diubah menjadi Perda Nomor 64 Tahun 2003. s - Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PERDA NO.  11 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ABSTRAK                   : Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
MODAL  - PENYERTAAN PERDA NO.  2 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA ABSTRAK       : Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah Kampar  dan meningkatkan sumber pendapatan daerah dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah melalui penyertaan modal pada pihak ketiga.. Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 17 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Pemotongan Hewan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PEMOTONGAN HEWAN - RETRIBUSI PERDA NO.  19 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN ABSTRAK       : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.20 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembuangan Limbah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
LIMBAH - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 3  TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan pendanaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2000 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PARIWISATA - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 4  TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan pendanaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi upaya pembangunan kepariwisataan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2002 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PARKIR - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 6 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta untuk menanggulangi pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dan penataan perparkiran, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PENUMPANG - RETRIBUSI - PERUBAHAN PERDA NO. 7 TAHUN 2007 2007 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 65 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pelayanan prima lepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju berbagai daerah, baik di dalam maupun keluar kabupaten, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 65...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Kendaraan Angkutan Barang yang Melakukan Bongkar Muat

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Pemancar atau Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BUMD - PERUBAHAN PERDA PERDA NO. 09 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur PT. Bumi Siak Pusako dengan mengacu pada proporsi produksi, cadangan serta luas...
Read more

Perda Kab Siak Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERDA NO.29 TAHUN  2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELAWAWAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA BSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-undang Npmpr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI REPRODUKSI DAN KESEHATAN HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah berkenaan dengan pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Undang-Undang No.18...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berita Utama hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.18 Tahun 1999,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan...

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERDA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
WALET - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan guna melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pra sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C -PAJAK PERDA NO. 8 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Perda No.2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, khususnya berkaitan dengan besaran...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2006

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA 2006 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai pada tanggal 17 Februari 2006, perlu menyusun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 PERDA NO. 03 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah - Dasar...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEBAKARAN HUTAN - LAHAN - PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2006 2006 PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terhadap fungsi hutan dan atau lahan serta lingkungan hidup perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan agar tidak...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGATURAN PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERDA NO. 05 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasa 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2006

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
APBD TA 2006 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa adanya perubahan rencana target penerimaan daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2006 – 2011

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RENCANA PEMBANGUNAN JA NGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2006-2011 PERDA NO. 07 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JA NGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2006-2011 ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Walikota Dumai Terpilih Periode 2006- 2011 yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RUMAH - POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa ketentuan di dalam Perda Kota Dumai No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dianggap sudah tidak sesuai dan seimbang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGUJIAN - KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perkembangan lajunya pertumbuhan pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat dan untuk menjaga agar kendaraan yang beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis layak jalan serta dalam rangka...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengelolaan dan Perizinan Limbah Cair

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGELOLAAN - PERIZINAN - LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PERIZINAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan dan pemanfaatan limbah untuk aplikasi ke tanah maka perlu dilindungi dan dipelihara ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO. 11 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2006 Tentang APBD TA 2006

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
2006 – APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2006 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 2006 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan intensifikasi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun 1997, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 2006 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak hiburan setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOL C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak bahan galian golongan C setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
HOTEL - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 2006 PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak hotel setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.17 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
AIR& RESAPAN - SUMBER DAYA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 2006 SUMBER DAYA AIR DAN RESAPAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjamin ketersediaan Sumber daya air dan sumur resapan, keseimbangan dan dampaknya terhadap lingkungan. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.41 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BPR – PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 2006 PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur peningkatan status Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Bank Perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan berupa bank yang bertujuan untuk pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah dan dikelola secara...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 2006 PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak restoran setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun Undang-Undang No.8 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
APBD 2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau No.21/SKB/IX/2005.903/UM/2005-10/985 tanggal 28 September 2005. ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150, 151dan Pasal 152 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 69 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bantuan kepada partai politik yang mendapat...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Thn 2004 Tentang Renstra Provinsi Riau Thn 2004-2008

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PERUBAHAN - RENCANA STRATEGIS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2004 - 2008 ABSTRAK : - Bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda Provinsi Riau No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004-2008...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PERIZINAN PERDA NO. 6 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, maka pengelolaan air tanah dan air...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PEDOMAN PERDA NO. 12 TAHUN 2006 2006 PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi kepada pelayanan umum, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005. - Dasar hukum : UU No.6...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KONSTRUKSI - IZIN PERDA NO. 9 TAHUN 2006 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, dipandang perlu membuat Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No.18 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
APBD 2005 - PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 2006 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak penerangan jalan setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun Undang-Undang ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun APBD TA 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DPRD – KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 2006 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PARTAI POLITIK – BANTUAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 2006 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No.29 Tahun 2005, perlu mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional dan Penjualan Rumah Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
RUMAH DAERAH – KENDARAAN DINAS OPERASIONAL – KENDARAAN PERORANGAN DINAS - PENJUALAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENJUALAN RUMAH DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Retribusi Inseminasi Buatan (IB), Surat Keterangan Kesehatan Ternak dan Surat Izin Pengeluaran Ternak

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
INSEMINASI BUATAN – KESEHATAN TERNAK – RETRIBUSI - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN (IB), SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERNAK DAN SURAT IZIN PENGELUARAN TERNAK ABSTRAK : - Bahwa untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO. 3 TAHUN 2003  - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 3 ayat (2) Kepmendagri No.27 Tahun 2002, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.3 Tahun 2003 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO.7 TAHUN 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk mengimbangi penetapan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.7 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006 – 2011

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH – RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 2006 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2006 - 2011 ABSTRAK : - Bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta dapat menjamin tercapainya tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu Rencana Pembangunan Jangka...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 KABUPATEN ROKAN HULU – INVESTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 2006 INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 s.d. Pasal 119 PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Investasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 6 Tahun 2000 tentang retribusi pasar yang tidak sesuai lagi denmgan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2006 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 – 2008

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 - 2008 PERDA NO. 5 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 - 2008 ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TERMINAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 4 Tahun 1992 tentang retribusi terminal dalam wilayah kota yang cukup potensial yang tidak sesuai lagi denmgan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOL C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 2006 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai pajak bahan galian golongan C setelah ditetapkannya undang - undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 - Dasar Hukum tentang ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
STADION - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 13 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan rehab stadion olahraga Sungai Beringin Tembilahan secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Perluasan Kantor Bupati dengan Sistem Tahun Jamak

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KANTOR BUPATI - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 15 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KANTOR BUPATI DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan perluasan Kantor Bupati secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun (dengan system tahun jamak) - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum dengan Sistem Tahun Jamak

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
TERMINAL - PENGIKATAN DANA PERDA NO. 16  TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan dengan menggunakan tahun jamak karena keterbatasan dana yang dimiliki. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965;...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang Parit 21 Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
BONGKAR MUAT - PENGIKATAN DANA ANGGARAN PERDA NO. 17 TAHUN 2006 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk pembangunan perluasan Kantor Bupati secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun (dengan system tahun jamak) - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
USAHA KEPARIWISATAAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN ABSTRAK : - Bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Ferry Penyeberangan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
JASA KEPELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.33 Tahun 1964; UU No.21 Tahun 1992; UU No.34 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PEMBUATAN KAPAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa pembuatan kapal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.a a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 2006 RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI ABSTRAK : - Bahwa perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1984; UU No.18 Tahun...
Read more

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KONSTRUKSI - IZIN USAHA PERDA NO. 06 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN) ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan  untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi, yang berasaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan. ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
TERMINAL - RETRIBUSI PERDA NO.  5 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah No.8 Tahun 1999 tentang retribusi terminal perlu dilakukan penyesuaian Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERDA NO. 7 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PASAR - RETRIBUSI PERDA NO.  7 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penghunian dan Penyewaan Ruko, Toko, Kios, Dan Los Milik Pemerintah Daerah Kampar dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retiribusi Pasar sudah...
Read more

Perda Kab.Siak No 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERDA NO. 8 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi maksud pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : -                      Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan perubahan dan...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI PERDA NO.  13 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : Bahwa dengan telah diundangkannya PP No.28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.369/KPTS/M/2001 maka Izin Usaha Jasa Konstruksi...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umu dan Tempat Khusus Parkir

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PARKIR - RETRIBUSI PERDA NO.  12 TAHUN 2006 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK       : Bahwa dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang memasuki wilayah Kabupaten Kampar yang dikarenakan semakin meningkatnya pembangunan, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar hukum...
Read more

Perda Kab. Siak Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
ALAT PEMADAM - RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pasal 2 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981;...
Read more

Perda Kab.Siak No 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BUMD - PEMBENTUKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BUMD PT. PERMODALAN SIAK ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mewujudakan visi Kabupaten Siak dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada perekonomian kerakyatan sehingga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek, Angkutan Orang dan Barang

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG DAN ORANG-RETRIBUSI PERDA NO.  14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN ORANG DAN BARANG ABSTRAK : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan perubahan...
Read more

Perda Kab.Siak No 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melakukan penyesuaian terhadap Perda No.18 Tahun 2002 karena tidak sesuai lagi dengan PP No.65 Tahun 2001,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.24...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
ANGKUTAN HASIL ALAM  - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2005 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkutan Hasil...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2005

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
2005 -APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2005 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERDA NO. 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG  KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang...
Read more

Perda Kab.Siak No 3 Tahun 2005 Tentang Pemecahan Dan Pembentukan Desa Di Kecamatan Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SIAK PERDA NO. 03 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA  DI KECAMATAN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta meningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk...
Read more

Perda Kab.Siak No 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Mempura Dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH PERDA NO. 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru di Daerah Kabupaten Siak; - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBUANGAN LIMBAH - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengendalikan pembuangan limbah cair, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. - Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 ...
Read more

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  KABUPATEN SIAK PERDA NO. 06 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya termasuk penyelamatan terhadap Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang mempunyai arti penting...
Read more

Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemugaran Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Di Daerah Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK PERDA NO. 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa di Daerah Kabupaten Siak masih banyak terdapat kawasan dan bangunan bersejarah yang merupakan ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2005 Tentang APBD T.A. 2005

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.28 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
APBD 2004 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2005 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini mengatur tentang perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU - DPRD PERDA NO. 02 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan APBD TA 2005

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai adanya kebijakan dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO. 5 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa dengan meningkatnya beban operasional RSUD seiring dengan meningkatnya indeks harga maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1996 tentang tarif paket pelayanan perawatan kesehatan dan pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana pada RSUD provinsi...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BARANG DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH ABSTRAK : - Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
MUATAN - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 2005 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH ABSTRAK : - Bahwa untuk memelihara perkembangan antar daerah yang seimbang dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan dan dalam rangka keselamatan orang dan barang, dipandang perlu melakukan penertiban pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan dengan Peraturan Daerah. ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Pemancar Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
IZIN PEMANCAR TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI - RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelaksanaan pembinaan pemancar/transmisi dan telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan Peraturan Daerah. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PERTAMBANGAN - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendapatkan hasil yang maksimal. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
LISTRIK - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
GAS BUMI - MINYAK - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 12 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penyediaan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan pengelolaan yang meliputi pembinaan pengendalian, ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
AIR - PENGELOLAAN - RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan,...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KESEHATAN - PELAYANAN - RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan tujuan desentralisasi dibidang kesehatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. - Dasar hukum : UU No.6...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
HASIL LAUT - PAJAK PERDA NO. 15 TAHUN 2005 PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara optimal yang merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir dengan tetap memperhatikan kelestariannya. - Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PERSAMPAHAN - KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah dan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PASAR - RETRIBUSI PERDA NO. 23 TAHUN 2005 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur dan menertibkan kegiatan pasar yang merupakan salah satu kegiatan sentral ekonomi masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah dan Kebersihan. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk memanfaatkan secara optimal dan meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah. - Dasar hukum : UU No.6...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
RUANG KOTA - RENCANA DETAIL PERDA NO. 28 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Tembilahan dan meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, dipandang perlu adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti dalam rangka pelaksanaan program dan ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rencana Teknik Ruang Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
RUANG KOTA - RENCANA TEKNIK PERDA NO. 29 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Tembilahan dan meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, dipandang perlu adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KONSTRUKSI - IZIN - PEDOMAN PERDA NO. 30 TAHUN 2005 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PDAM - PEMBENTUKAN PERDA NO. 31 TAHUN 2005 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, dipandang perlu melakukan peningkatan sarana pendukung berupa institusi yang khusus melaksanakan tugas pelayanan air minum dalam bentuk...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Holding Company PT Riau Bangkit

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BUMD PT. RIAU BANGKIT - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN BUMD PT. RIAU BANGKIT ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Holding Company BUMD PT. Riau Bangkit sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong BUMD yang sudah didirikan oleh...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun APBD TA 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO.19 TAHUN 2002 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menambah sumber pendapatan daerah dan sehubungan perkembangan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002...

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO.12 TAHUN 2003 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 - 2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan program Pemerintah dengan Pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, perlu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM DAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM – PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN KECAMATAN BONAI DARUSSALAM DAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Kunto Darussalam, dipandang perlu membentuk Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2005 – PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2005, dipandang perlu menyusun Perubahan APBD TA...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2004 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004 dan berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD TA 2004. - Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO. 17 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebagai bagian integral pembangunan nasional diperlukan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kab Inhil dengan Sistem Tahun Jamak

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
SISTEM TAHUN JAMAK- PEMBANGUNAN PERDA NO. 32 TAHUN 2005 PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menyesuaikan dana dan mempercepat pembangunan infratruktur terkait. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 34 Tahun 2000; UU No....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PARTAI POLITIK - BANTUAN ORGANISASI PERDA NO. 33 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : - Bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KELURAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 32 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KECAMATAN - ORGANISASI PERDA NO. 31 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 28 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpusatakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP - ORGANISASI PERDA NO. 27 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - ORGANISASI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahtraan Sosial Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI PERDA NO. 23 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA - ORGANISASI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - ORGANISASI PERDA NO. 21 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 18 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 16 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - ORGANISASI PERDA NO. 15 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - ORGANISASI PERDA NO. 14 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - ORGANISASI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INVESTASI - ORGANISASI PERDA NO. 12 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - ORGANISASI PERDA NO. 11 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERHUBUNGAN - ORGANISASI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI PERDA NO. 08 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.30 Tahun 2001 tentang Organisasi...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR PERTANAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 07 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - ORGANISASI PERDA NO. 03 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI PERDA NO. 02 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.9 Tahun 2001 tentang...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 01 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Perda No.8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
DPRD - KEDUDUKAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 2005 KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan UU. No 22 Tahun 2003 dan Peratuan Pemerintah No.24 tahun 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.17 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2005 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2005

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD - 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2005 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru No.14 thn 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
14/2001 - PERUBAHAN PERDA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Peraturan Daerah No.14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpakiran. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.14 Tahun 1992, Undang-Undang No.18...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
ALAT PMK - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 2005 RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturaran Daerah No 20 Tahun 1998 tentang retribusi pemeriksaan  alat pemadam kebakaran karena  tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KWALITAS AIR - RETRIBUSI PEMERIKSAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 2005 PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kwalitas Air yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/DPRD/2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA. 2005 - APBD PERDA NO.  01 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2005 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai pada tanggal 24 Maret 2005,...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEUANGAN- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD - KEDUDUKAN PROTOKOLER PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 2005 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dipandang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA. 2004 - PERHITUNGAN APBD PERDA NO. 03 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya TA 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap APBD. - Dasar hukum : UU No. 16 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 PERDA NO. 04 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis,perlu penyesuaian akibat adanya perubahan rencana target...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUSAHAAN DAERAH - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 2005 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN DUMAI BERSEMAI ABSTRAK : - Bahwa dilihat dari sektor geografis, letak Kota Dumai sangat strategis dipandang perlu untuk menggarap sektor kepelabuhanan tersebut melalui BUMD maka untuk mengelola sektor tersebut Pemko telah memulai pengelolaannya melalui...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - RSUD - TARIF PERDA NO.  8 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengenaan tarif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat serta penambahan jenis pelayanan khususnya pemeriksaan penunjang diagnostik,...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI - TATA KERJA - SETDA - PEMBENTUKAN PERDA NO. 09 TAHUN 2005 2005 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 perlu disusun kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI PERDA NO. 10 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasa 120 ayat (2)...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN - OTK PERDA NO.  11 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Tenaga Kerja - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS PEKERJAAN UMUM - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang ditetapkan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI PERDA NO. 13 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN - OTK PERDA NO.  14 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA DUMAI PERDA NO. 16 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PFMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS PENDAPATAN- OTK PERDA NO.  17 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya Dinas Pendapatan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI PERDA NO. 19 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BADAN PENGAWAS- OTK PERDA NO.  20 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya Badan Pengawas. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi, Kepegawaian, dan Diklat Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA K ERJA BADAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI PERDA NO. 22 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA K ERJA BADAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI PERDA NO. 24 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urunsan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2005 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI PERDA NO. 26 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaran urunsan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Dumai berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasa...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
LPMK PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 2005 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 20/DPRD/2005 Tanggal 6 Desember 2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penanganan Kawasan Vital

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KAWASAN VITAL  - PENANGANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN KAWASAN VITAL ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menegakkan hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Dasar Hukum : UU No.12...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KETENAGALISTRIKAN  - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Pelalawan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 1992, UU No.24...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
AREAL PERKEBUNAN  - PENATAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN BATAS AREAL PERKEBUNAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara daerah pemukiman penduduk, kawasan hutan dan kawasan yang dilindungi lainnya serta areal perkebunan perlu adanya pembuatan tata batas - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
USAHA PETERNAKAN  - PERIZINAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN  USAHA  PETERNAKAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan adanya langkah-langkah untuk menciptakan ikilm usaha yang kondusif - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1995,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PERKEBUNAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka memberdayakan penyelengaraan Otonomi Daerah yang luas,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang berkembang dalam Kabupaten Pelalawan maka perlu diatur tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOLONGAN C  - IZIN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA  PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka  pemanfaatan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Eksport ternyata cenderung semakin meningkat, sehingga perlu dikelola secara optimal dalam rangka membuka...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN-RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ternyata Perda Tingkat II Indragiri Hulu No.14 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai lagi dan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebabkan perlunya diadakannya penyesuaian Perda yang berkenaan dengan itu. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Cetak Tulis Leges

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
BIAYA CETAK TULIS (LEGES) -RETRIBUSI PERDA NO. 09 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK TULIS (LEGES) ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, seiring dengan peningkatan pelayanan administrasi yang semakin kompleks kepada masyarakat perlu pula diatur dan ditetapkan Biaya Cetak Tulis (Leges) di...
Read more

Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERDA NO. 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG  POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang...
Read more

Perda Kab. Siak No 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna menertibkan tariff jasa ferry penyeberangan Kota SIak Sri Indrapura - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PARIWISATA - RETRIBUSI PERDA NO. 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai retribusi izin usaha pariwisata, dikarenakan sektor ini merupakan retribusi daerah yang cukup potensial dan sumber pendapatan daerah yang menunjang penyelenggaraan dan pembanguan...
Read more

Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERDA NO. 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG  PERATURAN DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO ABSTRAK : - bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui serta merupakan komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya...
Read more

Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BUMD - PEMBENTUKAN PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur institusi Pengelola Kawasan Industri Tanjung Buton guna mengelola kawasan Tanjung Buton sebagai pusat pengembangan industri, menyediakan sarana...
Read more

Perda Kab. Siak No 8 Tahun 2004 Tentang Kawasan Industri Tanjung Buton

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
TANJUNG BUTON - KAWASAN INDUSTRI PERDA NO. 08 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk membentuk institusi Pengelola Kawasan Industri Tanjung Buton guna mengelola kawasan Tanjung Buton sebagai pusat pengembangan industri, menyediakan sarana dan prasarana industri dan pelabuhan yang...
Read more

Perda Kab. Siak No 9 Tahun 2004 Tentang Kepelabuhanan Dan Jasa Kepelabuhanan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KEPELABUHAN PERDA NO. 09 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHAN DAN JASA KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur melakukan penataan pelabuhan di wilayah Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Atas Pemberian Pekerjaan

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PENGADAAN BARANG DAN JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN -RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan proyek-proyek pemerintah diperlukan suatu cara tertentu, yaitu dengan melaksanakan prosedur pelelangan sebagai salah satu cara untuk menentukan ...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2004

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
2004 -APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR -RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL -RETRIBUSI PERDA NO. 15 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang mengarah pada system pemungutan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
REKLAME -PAJAK PERDA NO. 16 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan diwilayah Kab. Inhu, semakin meningkat pada bangunan-bangunan berdiri sehingga semakin meningkat pula pemasangan reklame yang merupakan sales promotion, maka lebih banyak diperlukan usaha penertiban yang menyangkut keindahan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
HOTEL -PAJAK PERDA NO. 17 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian atas Perda No.05 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka diperlukan pengaturan kembali atau Perda tersebut. - Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
RESTORAN -PAJAK PERDA NO. 18 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian atas Perda No.05 Tahun 1998 tentang Pajak Restoran yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka diperlukan pengaturan kembali atau Perda tersebut. - Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.24...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2004

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2004 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan DPRD Propinsi Riau dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PARIWISATA - PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 2004 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH RIAU ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau dipandang perlu melakukan pengaturan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.5 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
BANGUNAN - IZIN PERDA NO.  3 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : Bahwa untuk mencapai terwujudnya tertib bangunan dan kepastian hukum, serta dengan berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya kegiatan pembangunan fisik, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 04 Tahun 1983 tentang Mendirikan,...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pengelolaan Keuangan Daerah diatur...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 Jo. UU No. 34 Tahun 2000...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Industri

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar dapat meningkatkan Pendapatan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Umum

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI IZIN JASA UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ABSTRAK : - Bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sumber retribusi perlu digali dan ditetapkan dengan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
KEKAYAAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa kekayaan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PAJAK RESTORAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 18 Tahun 1998 dinyatakan pajak restorran...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PAJAK HOTEL PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak hotel...
Read more

Perda Kabupaten rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa pasal 2 UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak reklame...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PAJAK HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 53 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2000...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PENDAPATAN ASLI DAERAH - UPAH PUNGUT PERDA NO.17  TAHUN 2004 PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, serta menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu menetapkan pemberian upah pungut pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.53...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PD. BPR PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PEREKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa PD. BPR perlu penataan lebih lanjut yang ditetapkan dengan peraturan daerah. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - PERIZINAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI SAWIT PADA TANAH DI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan hidup yang terjadi, maka pembuangan limbah cair dan pemanfaatan air...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam pengaturan pengendalian dan pengeluaran izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Desa Giti Kecamatan Kabun, Desa Puo Raya dan Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GITI KECAMATAN KABUN, DESA PUO RAYA DAN DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk desa dan meningkatnya beban tugas, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD 2004 PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang terlah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2004 perlu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERHITUNGAN APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.105 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. - Dasar Hukum : UU No.18 Tahun 1997; UU No.22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2004 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  8 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. - Dasar hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI PERDA NO. 03 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PERGUDANGAN - PENATAAN PERDA NO. 13 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DI KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN USAHA PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan dan penertiban terhadap usaha perdagangan maka diperlukan ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan. a Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.3 Tahun 1982; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI - RETRIBUSI PERDA NO. 15 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan tertibnya pemberian perizinan di bidang industri,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERDA NO. 16 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RUMAH SAKIT BENGKALIS - PERUSAHAAN DAERAH PERDA NO. 17 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH SAKIT BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan serta menjamin daya guna dan ahsil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan tuntutan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RENCANA TATA RUANG PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUAPTEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
USAHA PERIKANAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan perlu dilakukan pengendalian dan pemanfaatannya, antara lain melalui Izin Usaha Perikanan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1990;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Terhadap Nota Keuangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2003

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN PERDA NO. 02 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TERHADAP NOTA KEUANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Persetujuan DPRD Kab. Bengkalis terhadap Peraturan Daerah Kab. Bengkalis tentang laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis terhadap Nota...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PASAR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda No.10 Tahun 1999 harus diubah dan disesuaikan dengan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2004 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2004

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD - 2004 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2004 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.28 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perhitungan APBD TA 2003

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PERHITUNGAN APBD - 2003 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 2005 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2003 - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
AIR BAWAH TANAH - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 2004 PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/Kpts/DPRD/2004 Tanggal 8 Juni 2004. - Dasar Hukum : Undang-Undang ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEUANGAN-DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO.  03 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kebijakan Pengeloaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab sejalan dengan ketentuan, maka perlu disusun pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Dumai. - Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Dumai dapat menggali pajak diluar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. - Dasar...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEPARIWISATAAN - PERIZINAN PERDA NO.  5 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN ABSTRAK : - Bahwa pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di daerah sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengisian semangata otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah - Dasar hukum :  UU No. 9 Tahun 1990; UU No....
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN-KELOLA-USAHA-WALET- RETRIBUSI PERDA NO. 06 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada DAerah kabupaten atau kota. Dan bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungís lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan PAD, maka perlu pengaturan perizinan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Peralatan/Mesin, Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Perkebunan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN PERALATAN/MESIN PEREDARAN HASIL, HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN-RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERALATAN/MESIN PEREDARAN HASIL, HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN ABSTRAK : - bahwa hutan adalah merupakan karunia. Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2004.

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA. 2004 - APBD PERDA NO.  08 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan APBD TA 2004 maka perlu ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 Tentang Penda. - Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997; UU...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA. 2003 - PERHITUNGAN APBD PERDA NO. 09 TAHUN 2004 2004 PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya TA 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap APBD. - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2004

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
APBD - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai - Dasar Hukum : Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.21 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan dibidang Kesehatan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 2004 RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang  Retribusi Pelayanan dan perizinan di Bidang Kesehatan telah disetujui oleh       Dewan  Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor : 06/Kpts/DPRD/2004 tanggal 8...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - POKOK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 2004 POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 05/Kpts/DPRD/2004 tanggal 31 Mei 2004. - Dasar...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan APBD TA 2004

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2004 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 09/Kpts/DPRD/2004 tanggal 2 September 2004;. - Dasar Hukum : Undang - undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyelenggaraan lelang diperlukan biaya penyediaan dan pembuatan dokumen lelang yang memadai - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupate Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
JASA KEPELABUHANAN  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai Wilayah Perairan yang cukup luas serta terdapatnya sarana dan prasarana Pelabuhan termasuk diantaranya dermaga sebagai penunjang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang jasa perairan - Dasar Hukum : UU Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
JASA PELAYANAN KAPAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka jasa pelayanan kapal yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan jasa penundaan bagi kapal...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PEMANFAATAN KAYU  - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PEMANFAATAN KAYU  - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN PADA TANAH MILIK ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pada tanah milik perlu dilakukan pembinaan agar kondisi lingkungan di Kabupaten Pelalawan tetap lestari, serta untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2003

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA. 2003 - APBD PERDA NO.  01 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK       : -       Bahwa untuk pelaksanaan APBD TA 2003 maka perlu ditetapkan dengan  perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemda. -      Dasar hukum :  UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 16 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kepelabuhanan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KEPELABUHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daeah di bidang perhubungan di Kota Dumai. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang No.21 Tahun 1992, Undang-Undang No.24 Tahun 1992, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN- KEPELABUHANAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Perda Kota...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
BANGUNAN - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2003 2003 IZIN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TANDA DAFTAR GUDANG  - TANDA DAFTAR PERUSAHAAN - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 2003 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap sector perindustrian dan perdagangan di Kota Dumai...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai

Dari Media hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI PERDA NO.  08 TAHUN 2003 2003 PERATURAN  DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK           : -      bahwa dalam rangkap pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dan  pelaksanaan ketentuan Pasa2ayat (2) dan ( 3) Peratura Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman O rganisasi Perangkat Daerah maka...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DPRD - OTK PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanaan otonomi pemerintahan yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah secretariat DPRD. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.8 Tahun 1974, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.25...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KANTOR ARSIP & PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK - ORGANISASI - TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Dumai dengan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI PERDA NO.  11 TAHUN 2003 PERATURAN  DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI ABSTRAK           : -      bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai bidang kewenangan otonomi daerah dan pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Dari Media hamda rizani -
0
DISNAKER - OTK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 2003 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan bidang kewenangan otonomi daerah yang salah satu organisasi perangkat daerahnya adalah Dinas Tenaga Kerja - Dasar Hukum : Undang-Undang No.11 Tahun 1974, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2003

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
2003 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran...
Read more

Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2006

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK PERDA NO. 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kapala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERDA NO.  2 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI ABSTRAK : - Bahwa pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dan energi dalam rangka otonomi daerah diperlukan agar terwujud kepastian berusaha serta terpeliharanya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan selain dari pada itu sebagai upaya...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI ABSTRAK : - Bahwa pembinaan dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan, maka pemberian izin usaha industri sebagai salah satu upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Penjualan Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Mesin

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - RETRIBUSI IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI MESIN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI MESIN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji mesin oleh orang pribadi...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Kuansing, maka penerbitan izin usaha jasa konstruksi adalah sarana strategis dalam mewujudkan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2003 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2003

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2003 ABSTRAK : - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 1985; UU ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 2003 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO. 04 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transaparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sitem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD,...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan/Upah Pungut Pendapatan Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BIAYA PEMUNGUTAN/UPAH PUNGUT PENDAPATAN DAERAH - UPAH PUNGUT PERDA NO. 5 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN/UPAH PUNGUT PENDAPATAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan biaya pemungutan/upah pungut pendapatan daerah - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERDA NO. 04 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN NEGARA ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERDA NO.  3 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan UU ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI PERDA NO. 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERDA NO. 01 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : aaaaa- Bahwa dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengeluaran izin gangguan di Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya ketentuan yang mengatur izin gangguan tersebut. – Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN – PEMBENTUKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RAMBAH HILIR DAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA ABSTRAK : aaaa- Bahwa Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara telah didefinitifkan dengan surat keputusan Bupati Rokan Hulu. – Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 33...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Kepmendagri No.27 Tahun 2002 maka Peraturan Daerah Kab. Rokan Hulu No.26 Tahun 2002 tentang uang insentif atas pungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan daerah lainnya perlu ditinjau kembali. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Biaya Pemungutan Retribusi Daerah dan Pungutan Daerah Lainnya

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
RETRIBUSI - PEMUNGUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 2003 BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN PUNGUTAN DAERAH LAINNYA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong semangat kerja para pemungut retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya, dipandang perlu menetapkan biaya pemungutan retribusi daerah dan pungutan daerah lainnua dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah salah satu yang perlu digali dan dimanfaatkan. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Tanjung Belit, Desa Sungai Dua Indah, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih, Desa Sialang Jaya, Desa Ulak...

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BELIT, DESA SUNGAI DUA INDAH, DESA UJUNGBATU TIMUR, DESA PEMATANG TEBIH, DESA SIALANG JAYA, DESA ULAK PATIAN DAN DESA BANGUN PURBA BARAT ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rokan Timur, Desa Muara Musu, Desa Kembang Damai dan Desa Masda Makmur

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ROKAN KOTO RUANG, DESA ROKAN TIMUR, DESA MUARA MUSU, DESA KEMBANG DAMAI, DAN DESA MASDA MAKMUR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999,...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun arah, strategi dan program pembangunan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah dan juga sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus sebagai Dokumen Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya pola dasar ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002-2006

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
RENSTRA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002-2006 ABSTRAK : - Bahwa REncana Strategis Pembangunan Daerah merupakan salah satu acuan kebijaksanaan yang akan digunakan sebagai alat pengambil keputusan dan untuk menentukan arah pembangunan di Kabupaten...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD 2003 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.61 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 1985; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BABUSSALAM, DESA PEMATANG BERANGAN, DESA SUKA MAJU, DESA KOTO TINGGI, DESA PEKAN TEBIH, DAN DESA KEPAYANG ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Langkitin, Desa Rantau Binuang Sakti dan Desa Batu Langka Besar

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LANGKITIN, DESA RANTAU BINUANG SAKTI, DAN DESA BATU LANGKA BESAR ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN KECAMATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UJUNG BATU, KECAMATAN TANDUN, DAN KECAMATAN KABUN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERHITUNGAN APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2003, maka perlu dilakukan perubahan anggaran daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN  - PENGAMBILAN - PENGOLAHAN - PAJAK PERDA NO.  4 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggerahan/Villa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGINAPAN/PASANGGERAHAN/VILLA - RETRIBUSI PERDA NO. 07 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGERAHAN/VILLA ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.34 Tahun 2000...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERDA NO.  5 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan UU ...
Read more
1...78910Page 8 of 10
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Free WordPress Themes, Free Android Games