PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Home Blog Page 9

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGGUNAAN TANAH – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah salah satu sumber yang potensi dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PELAYANAN PELABUHAN KAPAL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek

Dari Media hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pemanfaatan Jasa Pelabuhan dan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KECAMATAN - ORGANISASI PERDA NO. 17 TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN ABSTRAK : - Bahwa Perda No.06 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan saat ini.aa a Dasar Hukum : UU No.12 ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 2002

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2002 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 2003 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 03/Kots/DPRD/2003 tanggal 17 April 2003. ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
HOTEL - PAJAK PERDA NO.  6 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan telah diubahnya UU No.18 Tahun 1997 dengan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KEPELABUHAN- IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 2003 KEPELABUHAN DAN IZIN KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08/Kpts/DPRD/2003 tanggal 4 September 2003. - Dasar Hukum : UUD 1945 pasal...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, serta telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.21 Tahun 2000 tentang Retribusi...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KEPELABUHAN- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08 / Kpts / DPRD / 2003 tanggal 4 September 2003. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
DESA - PENDAPATAN PERDA NO.  15 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA ABSTRAK : Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai sumber Pendapatan Desa agar Desa dapat ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/Kpts/DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003. - Dasar Hukum : Undang - ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
HASIL HUTAN - RETRIBUSI PERDA NO.  18 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : Bahwa hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu adanya suatu pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan agar fungsi hutan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
LIMBAH CAIR- RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 2003 RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan No. 06/Kpts/DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003. ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
KETENAGAKERJAAN - RETRIBUSI PERDA NO.  20 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disektor ketenagakerjaan yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, dipandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dibidang ketenagakerjaan melalui pelayanan perizinan dan pelayanan umum lainnya dibidang ketenagakerjaan. Dasar hukum : UU No. 12...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN PERDA NO. 61 TAHUN 2003 2003 PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah yang dilandasi semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, dipandang perlu adanya suatu mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan APBD TA 2003

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2003 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 2003 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 10/Kpts/DPRD/2003 pada tanggal 11 Oktober 2003. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2002 Tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2002

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD - 2002 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 12 tahun 1958, Undang-undang Nomor 21 tahun 1997,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KECAMATAN DAN KELURAHAN  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PENGAWAS DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PERTANAHAN DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN DAERAH  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PETERNAKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, DAN HOLTIKULTURA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PERKEBUNAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PERHUBUNGAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PARIWISATA, KESENIAN, DAN KEBUDAYAAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KESENIAN, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS KESEHATAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2001-2005

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
RENSTRA - 2001 sd  2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekabaru tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PENDAPATAN DAERAH - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS PASAR - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS KEHUTANAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS TENAGA KERJA - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2002 Tentang Pemecahan Dan Pembentukan Desa Dikecamatan Siak, Sungai Apit Dan Bunga Raya

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA PERDA NO. 02 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT DAN BUNGA RAYA ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Siak untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan ...
Read more

Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Tahun 2002-2011

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
SIAK - TATA RUANG PERDA NO. 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH SIAK SRI INDRAPURA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan ...
Read more

Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2006

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 - 2006 PERDA NO. 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 - 2006 ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah menciptakan keadaan yang dapat menjadi landasan untuk melanjutkan...
Read more

Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2002 Tentang Biaya Pemungutan Petugas Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PAJAK & RETRIBUSI - BIAYA PEMUNGUTAN PERDA NO. 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK : - bahwa Perda ini ditetapkan guna merangsang petugas pemungut pajak dan retribusi daerah agar melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan...
Read more

Perda Kab.Siak No 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
HOTEL - PAJAK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai pajak hotel dikarenakan kebutuhan akan hotel di Kabupaten Siak semakin meningkat. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU...
Read more

Perda Kab. Siak No 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : -      bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dewasa ini, telah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah restoran yang dikelola masyarakat - Dasar hukum : UU No.17 Tahun ...
Read more

Perda Kab. Siak No 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERDA NO.15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur dan mengawasi kegiatan reklame di Kabupaten Siak demi tertatanya kegiatan yang sesuai aturan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU...
Read more

Perda Kab.Siak No 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERDA NO.16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur Pajak Hiburan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kab. Siak No 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN C - PAJAK PERDA NO.17 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Perda ini mengatur mengenai pengikutsertaan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk memikul sebagian biaya pembangunan dalam bentuk pajak guna meningkatkan PAD. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kab.Siak No 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan karena didorong oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kab. Siak No 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KTP & CAPIL - RETRIBUSI PERDA NO.20 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 18 (2) huruf a UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
Read more

Perda Kab.Siak No 21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Di Bidang Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan)

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
SIUP - RETRIBUSI PERDA NO. 21 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN) ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyesuaikan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No...
Read more

Perda Kab.Siak No 23 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PELABUHAN - RETRIBUSI PERDA NO. 23 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...
Read more

Perda Kab.Siak No 24 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
TANAH - RETRIBUSI PERDA NO. 24 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Siak No 25 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERDA NO. 25 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 ...
Read more

Perda Kab.Siak No 26 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
IMB - RETRIBUSI PERDA NO. 26 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 53 ...
Read more

Perda Kab.Siak No 27 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Kilas Berita hamda rizani -
0
PARKIR UMUM - RETRIBUSI PERDA NO.27 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8...
Read more

Perda Kab. Siak No 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PARKIR KHUSUS - RETRIBUSI PERDA NO.28 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 ...
Read more

Perda Kab. Siak No 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
ANGKUTAN HASIL ALAM  - RETRIBUSI PERDA NO.29 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna menertibkan angkutan Hasil Alam dan menjamin keselamatan pengguna jasa angkutan lainnya serta sebagai usaha untuk menggali sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak. - Dasar...
Read more

Perda Kab.Siak No 30 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  - RETRIBUSI PERDA NO.30 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melakukan pengawasan terhadap setiap pemakai jasa transportasi di Kabupaten Siak - Dasar hukum : UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 4 Tahun 1982; UU No. 22...
Read more

Perda Kab.Siak No 31 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PELAYANAN PERSAMPAHAN - RETRIBUSI PERDA NO.31 TAHUN  2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22...
Read more

Perda Kab. Siak No 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERDA NO.32 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Klinik dan Laboratorium Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perikanan

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PELAYANAN KLINIK DAN LABORATORIUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN - RETRIBUSI PERDA NO. 05 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KLINIK DAN LABORATORIUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa keberadaan klinik dan laboratorium pada dinas pertanian tanaman pangan hortikultura peternakan dan...
Read more

Perda Kab. Siak No 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO.33 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PARKIR-PAJAK PERDA NO. 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka harus segera disesuaikan - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8...
Read more

Perda Kab.Siak No 34 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
TERMINAL - RETRIBUSI PERDA NO.34 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Perturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992 ;UU No. 22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PASAR-RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha dan memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dipandang perlu menyediakan fasilitas pasar sebagai tempat berusaha yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragri ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
UMUM- HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 HIBURAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Undang-undang...
Read more

Perda Kab. Siak No 35 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERDA NO.35 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Perturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992 ;UU No. 22...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET - RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa para pengusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus ikut serta memikul sebagian beban pembiayaan pembangunan melalui pembayaran retribusi dan...
Read more

Perda Kab.Siak No 36 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERDA NO.36 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan kelancaran keamanan, dan kenyamanan aktivitas serta pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan di Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INHU-RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INHU ABSTRAK : - Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat, dan karenanya diperlukan pengaturan dalam bentuk Perda dalam rangka pemenuhan hak dan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah salah satu objek Pajak Daerah yang dipandang perlu adanya kebijakan yang bagi masyarakat, baik berbentuk Badan Hukum atau perorangan sebagai Pengambil...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 125 Tahun 2002 Tentang Pungutan Terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - PUNGUTAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN DAERAH NOMOR 125 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PUNGUTAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sarana...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan Status PDAM Provinsi Riau di Pekanbaru Menjadi PDAM Kota Pekanbaru

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PDAM  - PERUBAHAN STATUS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PROVINSI RIAU DI PEKANBARU MENJADI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Provinsi Riau No.2 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Propinsi Daerah Tingkat I Riau mengenai pengalihan status PDAM Propinsi Riau menjadi...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD - ORGANISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 240/Menkes-Kesos/SK/III/2001 tentang Peningkatan ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2002 Tentang PROPEDA Provinsi Riau Tahun 2001-2005

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005 ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga konsistensi perencanaan dan keberlanjutan Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, dipandang perlu menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau 2001-2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : TAP MPR RI...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Renstra Provinsi Riau Tahun 2001-2003

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - RENCANA STRATEGIS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2003 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Tata Cara Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran masa Jabatan Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau 2001-2003 yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD Angkutan Udara PT RAL

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PT RIAU AIRLINES - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ANGKUTAN UDARA PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU AIRLINES ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan daerah Riau dan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau tahun 2020 dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Angkutan Udara yang...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PERIKANAN - IZIN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang potensial dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu melakukan perubahan/penggantian terhadap Perda Tingkat I Riau nomor 9 Tahun 1963 tentang Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Provinsi Riau. ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT Riau Petroleum

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BUMD BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. RIAU PETROLIUM - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. RIAU PETROLIUM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Riau dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional di Provinsi Riau untuk permbangunan daerah, dipandang perlu ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BPD RIAU - PERUBAHAN BADAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran serta Bank Pembangunan Daerah Riau dalam membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan daerah dipandang perlu mengadakan...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD PT Pengembangan Investasi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BUMD PT. PEMBANGUNAN INVESTASI RIAU - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD PT. PEMBANGUNAN INVESTASI RIAU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan proyek-proyek investasi yang strategis secara professional dan dalam rangka menghimpun dana bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah, swasta/masyarakat, lembaga keuangan nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan Visi Riau 2020, ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran BBM

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENYALURAN BBM - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDA NO. 12 TAHUN 2002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini melihat bahwa perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) demi menjamin kelancaran penyaluran BBM. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981;...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, maka dirasa ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP No. 65 Tahun 2001...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK PERDA NO. 15 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perubahan APBD TA 2002 Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penggeseran belanja pembangunan dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.18 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSJ PEKANBARU - ORGANISASI PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSJ PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 909/MENKES/SK/VIII/22001 tentang...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD PT Permodalan Ekonomi Rakyat

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
BUMD PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BUMD PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa managemen, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil, mikro, ...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK PERDA NO. 16 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TK LOKAL - PENEMPATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan   Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET – IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa dalam masyarakat yang telah berkembang suatu...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
BPI - OTK PERDA NO. 1 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISPENDA - OTK PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINAS PEMBERDAYAAN MADES - OTK PERDA NO. 3 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINKES - OTK PERDA NO. 4 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISDIK - OTK PERDA NO. 5 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISKOP UKM - OTK PERDA NO. 6 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISPERINDAG - OTK PERDA NO. 7 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINSPENDUKTRANS - OTK PERDA NO. 8 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni budaya dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISBUDPORA - OTK PERDA NO. 9 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISNAKER - OTK PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINAS PEMUKIMAN - OTK PERDA NO. 11 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DINAS PEMUKIMAN - OTK PERDA NO. 12 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISHUB - OTK PERDA NO. 13 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISPAS - OTK PERDA NO. 14 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISTAN - OTK PERDA NO. 15 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISNAK - OTK PERDA NO. 16 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISBUN - OTK PERDA NO. 17 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
DISKANLUT - OTK PERDA NO. 18 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SATPOL PP - OTK PERDA NO. 20 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PDE - OTK PERDA NO. 21 TAHUN 2002 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka pembentukan Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PD SARANA PEMBANGUNAN - PENDIRIAN PERDA NO. 25 TAHUN 2002 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rohil sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. ...
Read more

Perda Kabupaten rokan hilir Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERDA NO. 26 TAHUN 2002 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
TATA RUANG - RENCANA PERDA NO. 27 TAHUN 2002 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2002 - 2012 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menciptakan kemudahan pembangunan dan pemanfaatan ruag secara optimal melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 - 2012. - Dasar hukum : UU No. 24 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2005

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN - POLA DASAR PERDA NO. 28 TAHUN 2002 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
2001/ 2005 -  RENSTRA PERDA NO. 29 TAHUN 2002 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 108 Tahun 2000. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
2001/ 2005 -  PROPERDA PERDA NO. 30 TAHUN 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip otonomi daerah yang digariskan dalam UU Nomr 22 Tahun 1999. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOLONGAN C -  PAJAK PERDA NO. 32 TAHUN 2002 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Status Pasar Dalam Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PASAR – STATUS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 2002 STATUS PASAR DALAM KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baik melalui retribusi maupun jenis penerimaan lainnya, dipandang perlu menetapkan status pasar dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menggali sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; Permendagri No.4 Tahun 1979; Keppres No.44...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
JASA KEPELABUHAN -  RETRIBUSI PERDA NO. 33 TAHUN 2002 RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum : UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan untuk terciptanya kebersihan di lokasi permukiman masyarakat, perlu adanya pelayanan kebersihan oleh pemerintah yang dipungut retribusi. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PENDAFTARAN KAPAL -  RETRIBUSI PERDA NO. 34 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Pendaftaran Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai sumber potensi untuk penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemungutan Retribusi Parkir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PARKIR -  RETRIBUSI PERDA NO. 35 TAHUN 2002 PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan PAD. - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1982;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Biaya Pelayanan Catatan Sipil

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
PENGGANTIAN BIAYA CETAK -  RETRIBUSI PERDA NO. 37 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka membantu kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk penetapan retribusi. - Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1997; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Kapal Kayu

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
TAPAL KAYU -  RETRIBUSI PERDA NO. 38 TAHUN 2002 RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN KAPAL KAYU ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Retribusi Izin Pembuatan Kapal Kayu dalam rangka mendayagunakan usaha pembuatan kapal kayu sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan PAD. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMANFAATAN KAYU RAKYAT – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa untuk menertibkan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat / tanah milik, perlu dilakukan penerbitan perizinan - Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Peredaran Hasil Hutan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEREDARAN HASIL HUTAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur dan mengawasi peredaran hasil hutan baik dari maupun masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengatur retribusi izin peredaran hasil hutan yang ditetapkan dengan peraturan daerah ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
IZIN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN - PEDOMAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 2002 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PP No.25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf l, perlu mengatur pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
KELURAHAN -  OTK PERDA NO. 41 TAHUN 2002 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PARKIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, parkir merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk dipungut guna meningkatkan pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMAKAIAN JALAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta biaya perawatan jalan Kabupaten, perlu menetapkan retribusi atas pemakaian jalan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu . - Dasar Hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
TERMINAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, diperlukan sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dipungut dan terminal merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Tonase Angkutan Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
ANGKUTAN KENDARAAN – TONASE PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 TONASE ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa guna menjaga dan memelihara kondisi jalan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, perlu melakukan pembatasan dan penertiban jumlah tonase angkutan kendaraan bermotor. - Dasar hukum : UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Mendirikan Loket Bis (PO)

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK DAN MENDIRIKAN LOKET BIS - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN MENDIRIKAN LOKET BIS (PO) ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan umum / tidak umum,...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan darat, perlu menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. - Dasar Hukum : UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
IZIN USAHA – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa untuk pembinaan dan penertiban izin usaha industry dan perdagangan, perlu ditetapkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1984; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka rumah potong hewan merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial yang perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, dipandang perlu menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan. - Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PENGGUNAAN TANAH DAN IZIN LOKASI - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DAN IZIN LOKASI ABSTRAK : - Bahwa pemanfaatan dan perolehan tanah harus dilakukan secara terencana dan terkendali agar tidak...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa penggantian biaya cetak merupakan salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Leges

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
LEGES - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI LEGES ABSTRAK : - Bahwa leges merupakan salah satu sumber yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hasil Pertanian

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
HASIL PERTANIAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI HASIL PERTANIAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah dan hasil pertanian merupakan salah satu sumber yang potensial. - Dasar hukum : UU No.9 Tahun 1985; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 2002 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
HOTEL - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 2002 PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hotel merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 2002 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hiburan merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2002 2002 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, bahan galian golongan C merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No....
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
SUMBANGAN PIHAK KETIGA - PENERIMAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 2002 PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diupayakan pemanfaatan segala potensi yang ada, diantaranya melalui sumbangan dari pihak ketiga. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Uang Insentif Atas Pungutan Pajak, Retribusi dan Pungutan – Pungutan Daerah Lainnya

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN LAINNYA - INSENTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2002 2002 UANG INSENTIF ATAS PUNGUTAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAERAH LAINNYA ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong semangat kerja para pemungut atau instansi pemungut pajak retribusi dan pungutan lainnya, perlu memberikan insentif atas pelaksanaan pungutan daerah tersebut. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2002 2002 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, reklame merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997;UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu, kekayaan daerah merupakan salah sumber potensial yang pemanfaatannya dapat dipungut retribusi. - Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999;...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 2002 PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, restoran merupakan sumber yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. - Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2001 - PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2002 2002 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2001, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2001. - Dasar hukum : UU No. 53 Tahun 1999; UU No.12...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
PD ROHUL JAYA - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2002 2002 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ROKAN HULU JAYA ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, perlu membentuk perusahaan daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
UMUM - KETERTIBAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 2002 KETERTIBAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan    Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - SUMBER PENDAPATAN PERATURAN DAERAH  NOMOR 34 TAHUN 2002 2002 SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan sumber pendapatan dan kekayaan daerah  dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; Permendagri...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2002 2002 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 28 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu mengatur kedudukan dan keuangan kepala desa dan perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
ORGANISASI DESA - PEDOMAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2002 2002 PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan pedoman yang mengatur susunan organisasi pemerintahan desa. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.4...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Peraturan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DESA - PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2002 2002 PERATURAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No.64 Tahun 1999, perlu menetapkan peraturan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Antar Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
ANTAR DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 40 TAHUN 2002 2002 KERJASAMA ANTAR DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Kepmendagri no.64 Tahun 1999, perlu menetapkan kerjasama antar desa dalam peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Kepmendagri No.64 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN PERWAKILAN DESA - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2002 2002 PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Kepmendagri No.64 Tahun 1999 dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999;  Keppres No.44 Tahun 1999; Kepmendagri No.64 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001-2005

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PEMBANGUNAN - POLA DASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 2002 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001 - 2005, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV dan RSPD Kab Inhil

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
MEDIA ELEKTRONIK - RETRIBUSI PERDA NO. 49 TAHUN 2002 RETRIBUSI PENGGUNA JASA MEDIA ELEKTRONIK SGTV  DAN RSPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mengatur kegiatan operasional media komunikasi elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. - Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1989; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SARANG BURUNG WALET – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ABSTRAK : - Bahwa pemanfaatan Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan adalah merupakan salah...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pajak Hasil Usaha Budidaya Perikanan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
HASIL USAHA BUDIDAYA PERIKANAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HASIL USAHA BUDIDAYA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa hasil Budidaya Perikanan merupakan salah satu potensi yang menunjang Pendapatan Asli Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hasil Tangkapan Ikan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
HASIL TANGKAPAN IKAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HASIL TANGKAPAN IKAN ABSTRAK : - Bahwa hasil Usaha Tangkapan Ikan merupakan salah satu potensi yang dapat diatur dan dipungut dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TERMINAL – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kab. Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kab. Bengkalis bidang Retribusi harus diubah untuk disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap setiap pemilik jasa transportasi, perlu dilaksanakan pengujian secara berkala terhadap kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Terhadap Nota Keuangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Angaran 2001

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BENGKALIS TERHADAP NOTA KEUANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka Perda Kabupaten Bengkalis bidang Retribusi harus...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001-2005

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PERDA NO. 01 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2001-2005 ABSTRAK : - Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek, oleh karenanya dapat menjadi landasan untuk melanjutkan pembangunan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 2001

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2001 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 5 / KPTS/DPRD/2002 tanggal 25...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SUSUN - RUMAH PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 2002 RUMAH SUSUN DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan      Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru telah disetujui , sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SUSUN - RUMAH PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 2002 USAHA PARIWISATA KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan       Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru telah disetujui , sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda daftar Gudang dan Tanda Daftar perusahaan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
USAHA PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TENAGA KERJA ASING - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengesahkan   Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2001-2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
KOTA DUMAI - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002 2002 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2001-2005 dalam peraturan daerah untuk mewujudkan perbaikan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DPRD KOTA DUMAI  – KEDUDUKAN KEUANGAN PERDA NO. 2 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD KOTA DUMAI ABSTRAK     :    -    Bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999, diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai Tahun 2001-2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
2002 -  RENSTRA 2001 - 2005 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 2002 RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rencana Strategis pembangunan kota Dumai tahun 2001 - 2005. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22 Tahun 1999,...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  – SOTK PERDA NO. 4 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA DUMAI NO. 5 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH ABSTRAK     :    -    Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis beban kerja terhadap organisasi dinas permukiman, prasarana wilayah dan kebersihan perlu...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR  05 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan dan memekarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kantor Pelayanan Pasar. Sehubungan dengan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERDA NO. 06 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
SILPA - APBD 2001 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 2002 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, PP...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR  08 TAHUN 2002 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Daerah. - Dasar hukum : UU No. 8...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TERMINAL-RETRIBUSI PERDA NO. 09 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang memerlukan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Terminal. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2002

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
APBD 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan adanya penambahan dan atau pengurangannya APBD Kota Dumai TA 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.14...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
DUMAI - RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 2002 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PARIWISATA - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO. 48 TAHUN 2002 2002 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dipandang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru TA 2002

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2002 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 2002 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan anggaran biaya tambahan tahun 2002. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor: 104 tahun 2000, Peraturan Pemerintah...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1999/2000

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 1999/2000 - SISA PERHITUNGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001 2001 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini berisikan tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999 / 2000 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 tahun 2001 Tentang Retribusi Gangguan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
GANGGUAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. - Dasar Hukum : Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) STBL Tahun 1926 No.226, Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
ANGKUTAN HASIL ALAM - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki sumber hasil alam yang potensial, sehingga perlu adanya pendayagunaan dalam pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan kepentingan pembangunan daerah - Dasar Hukum : Uu No.12 Tahun 1956, Uu No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 tahun 2001 Tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten - Dasar Hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Pajak Daerah sebagai salah satu kewajiban masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 tahun 2001 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Hasil Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BADAN PERWAKILAN DESA - PEDOMAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN BADAN PERWAKILAN DESA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
TATA RUANG - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.12 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 25 tahun 2001 Tentang Mendirikan, Memperbaiki, dan Membongkar Bangunan

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
BANGUNAN - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan dalam upaya perkembangan kota dan lajunya pembangunan efektif sangat beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemamfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif . - Dasar Hukum : Indiche Contabilited Wet (ICW) stbl –...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
PENGGUNAAN TANAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa peruntukan penggunaan tanah merupakan salah satu potensi Daerah sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikenakan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.24...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan lainnya

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa Wilayah Kabupaten Pelalawan dilalui oleh sungai-sungai, baik yang besar maupun yang kecil yang bisa dimanfaatkan untuk usaha perikanan; - Dasar Hukum : Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang No.8...
Read more

Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2001 Tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERATURAN - PENGUNDANGAN PERDA NO. 01 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna memberi kekuatan hukum pada peraturan perundang - undangan daerah Kabupaten Siak. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 ...
Read more

Perda Kab. Siak No.3 Tahun 2001 Tentang Sumbangan Dari Pihak ke Tiga Kepada Pemerintah Daerah Kab. Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
SUMBANGAN - PIHAK KETIGA PERDA NO. 03 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur pemanfaatan seluruh potensi para pengusaha / investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...
Read more

Perda Kab. Siak No 4 Tahun 2001 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERDA NO.4 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk mengingat tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu ditertibkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - Dasar hukum : UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Siak No 5 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan Desa Dan Kekayaan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
DESA - SUMBER PENDAPATAN PERDA NO. 05 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA ABSTRAK : - Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengelola dan meningkatkan Sumber Pendapatan Desa. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU...
Read more

Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN PERDA NO.06 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang - undang No.22 Tahun 1999dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 pasal 28. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun...
Read more

Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
SIAK - BUMD PERDA NO.07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Sarana Pembangunan Siak sebagai salah satu sarana bagi Kabupaten Siak untuk melakukan usaha - usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui...
Read more

Perda Kab. Siak No 8 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
DESA - SOTK PERDA NO.08 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK : - Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang - undang No.22 Tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999. - Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun...
Read more

Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Kelurahan

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN PERDA NO.9 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah diterbitkannya Kepmendagri No.65 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai kelurahan, maka perlu diatur pembentukan,...
Read more

Perda Perda No 10 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA PERDA NO.10 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ABSTRAK : - - - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, maka disetiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan, menampung aspirasi, serta melakukan pengawasan...
Read more

Perda Kab. Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL PERDA NO.11 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL ABSTRAK : - - bahwa berdasarkan fenomena tentang belum dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal secara optimal oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak dipandang perlu adanya pengaturan pemberdayaan Tenaga kerja Lokal akibat kurang dimanfaatkannya...
Read more

Perda Kab. Siak No 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, Dan Penghapusan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA PERDA NO.12 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA ABSTRAK : - - Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyesuaikan dengan asal-usul Pemerintah terdahulu dengan pedoman Pasal 93 s.d. Pasal...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - PAJAK HOTEL PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa pajak hotel merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000, sehingga setiap pengusaha pengguna jasa hotel wajib dipungut pajak hotel. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Siak No 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PERDA NO.17 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa,...
Read more

Perda Kab. Siak No 18 Tahun 2001 Tentang Kerja Sama Antar Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
KERJA SAMA ANTAR DESA PERDA NO.18 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 67 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2001

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
2001 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001 - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2001

Perda Kabupaten Pelalawan hamda rizani -
0
2001 - PENETAPAN APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001 - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25...
Read more

Perda Kab. Siak No 20 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERRATURAN DESA PERDA NO.20 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pengatuan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pengaturan desa oleh Menteri Dalam Negeri. Dan berdasarkan Pasal 51 Kepmendagri No.64 Tahun 1969 menyebutkan...
Read more

Perda Kab. Siak No 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2001

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERDA NO.21 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa perubahan anggaran pendapatan da belanja daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun ...
Read more

Perda Kab. Siak No 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Siak.

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN SIAK PERDA NO.22 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa dalam pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2001 Tentang APBD TA 2001

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
2001 -  APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 2001 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menegsahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan nomor 05/KPTS/DPRD/2001 tanggal 24 Maret 2001. - Dasar Hukum...
Read more

Perda Kab. Siak No 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PERDA NO.23 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
SOT INHU-PEMBENTUKAN PERDA NO. 01 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 di Kabupaten Inhu dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penataan kembali organisasi pemerintah...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa pajak restoran merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000, sehingga setiap pengusaha pengguna jasa restoran wajib dipungut pajak restoran. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah  dalam rangka otonomi daerah, selain daripada itu berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah,...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
HIBURAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, selain daripada itu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 82/KPTS/VI/2000 tentang pemberian izin penyelenggaraan hiburan dan pajak hiburan di Kabupaten...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa pengambilan bahan galian golongan C adalah salah satu objek pajak daerah yang dipandang perlu adanya kebijakan bagi masyarakat, baik berbentuk badan hukum atau perorangan sebagai pengambil bahan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.34 tahun 2000, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai yang menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN CATATAN SIPIL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi masyarakat di bidang kependudukan dan akte catatan sipil di Kab.Kuantan Singingi sangat erat hubungannya dengan tersedianya pelayanan dan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha dan memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dipandang perlu menyediakan fasilitas pasar sebagai tempat berusaha yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten kuantan Singingi bagi orang atau pribadi atau badan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya UU No.34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang Undang No.18 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian, secara terpadu terhadap  pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pungutan...
Read more

Perda Kab. Siak No 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perda Kabupaten Siak hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH PERDA NO.24 TAHUN  2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2001 tentang Keuangan Desa

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
KEUANGAN DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN PERDA NO. 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG KEUANGAN DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya perlu ditunjang dengan sarana...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan atau Ternak, Hasil Ternak, dan Hasil Ikutannya

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberi perlindungan pada masyarakat dan mencegah penularan penyakit pada ternak yang dapat menimbulkan kerugian pada ternak, maka perlu diatur mengenai pemeriksaan hewan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa kekayaan daerah adalah merupakan aset Pemerintah Daerah yang dapat menunjang kepentingan orang atau pribadi, badan usaha dari pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu penggunaan kekayaan daerah merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.22 Tahun 1990 Tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah tingkat I dan tingkat II, maka kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh daerah tingkat...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN ABSTRAK : - Bahwa retribusi pasar grosir dan pertokoan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemungutannya dalam Kabupaten Kuantan Singingi....
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang PAD Kab. Kuantan Singingi yang bersumber  dari retribusi daerah dengan adanya UU No.34 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi, maka pungutan retribusi penjualan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa menjamin kesehatan ternak potong yang akan dikonsumsi masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemotongan hewan/ternak melalui penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu perlu dipungut retribusi sebagai jasa...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Berita Utama hamda rizani -
0
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi kendaraan serta kelancaran arus lalu lintas perlu diatur parkir bagi kendaraan di tepi jalan umum dan untuk pelayanan jasa tersebut dapat dipungut retribusi...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Terminal

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
TERMINAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK : - Bahwa terminal adalah prasarana yang dibutuhkan untuk mengatur dan menertibkan kedatangan, keberangkatan kendaraan bermotor untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan raya. Berkaitan dengan pelayanan terminal tersebut dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - IZIN USAHA ANGKUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ABSTRAK : - Bahwa Izin Usaha Angkutan merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi - Dasar Hukum : Undang-undang No.14 Tahun 1992, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang–undang No.25 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - ANGKUTAN HASIL ALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi - Dasar Hukum...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa izin peruntukan penggunaan tanah perlu dilaksanakan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Tata Ruang Daerah dan Tata Guna Peruntukan Tanah serta dapat meningkatkan PAD. Maka...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penyelenggaraan pembangunan fisik berupa bangunan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan orang pribadi dan atau badan dipandang perlu adanya pelayanan, pembinaan,...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa pemberian izin gangguan terhadap usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, dipandang perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN TEMPAT USAHA - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi maka penyelenggaraan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka keberadaan setiap badan usaha di Kuantan Singingi dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa kemajuan dan perkembangan fasilitas perhubungan pada umumnya dan peningkatan arus angkutan penumpang umum, maka dipandang perlu adanya kebijakan pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan penumpang umum yang tertib dan lancar serta dalam...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Kabupaten - Dasar Hukum : Undang-undang No.5...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
KUANTAN SINGINGI - IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga kelestarian hutan serta melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat maka diperlukan izin untuk pengambilan hasil hutan ikutan - Dasar Hukum : Undang-undang No.5 Tahun 1990, Undang-undang No.18 Tahun 1997,...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa air merupakan SDA sebagai rahmat Tuhan YME yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta guna melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan PAD maka...
Read more

Perda Kabupaten Kuansing Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga

Perda Kabupaten Kuansing hamda rizani -
0
SUMBANGAN PIHAK KETIGA - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ABSTRAK : - Bahwa untuk mempercepat laju pembangunan di daerah dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan atau sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang maupun barang bergerak dan tidak bergerak kepada Pemerintah Kab. Kuantan Singingig...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
KESEHATAN - RETRIBUSI PERDA NO. 17 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan pungutan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar. - Dasar hukum :...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PARKIR - RETRIBUSI PERDA NO. 21 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR ABSTRAK : - Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dipandang perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Retribusi Parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. - Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
DPRD - KEDUDUKAN KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2000 2000 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU ABSTRAK : - Bahwa dengan banyaknya perubahan materi Peraturan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini dipandang perlu melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap Perda No.21 Tahun 1996. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958;...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkunan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BADAN/ KANTOR - PEMBENTUKAN, SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 2001 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN / KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan atau kantor di lingkungan pemerintah Kota Pekanabru yang...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – SEKRETARIAT DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – SEKRETARIAT DPRD PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGANDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 22 ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir nomor 20 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – BADAN PENGAWAS DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Perda Kabupaten Rokan Hilir hamda rizani -
0
SOTK – KECAMATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP No. 84 Tahun 2000 dinyatakan bahwa organisasi...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekda, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kecamatan dan...

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
SEKDA, SEKWAN, KECAMATAN &KELURAHAN - PEMBENTUKAN, SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2001 2001 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk  menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangun Purba

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN BANGUN PURBA - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 2001 PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGUN PURBA ABSTRAK : - Bahwa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran kecamatan. - Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No.53...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
APBD TA 2001 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001 2001 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2001 dengan peraturan daerah. - Dasar hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.12...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN PROMOSI DAN INVESTASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Promosi Dan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN PENGAWAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah   Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN LINGKUNGAN HIDUP - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup   Kabupaten Rokan Hulu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Dan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERKEBUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS KESEHATAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tugas kewenangan penataan ruang pemukiman dan pekerjaan umum yang telah diserahkan kepada Kabupaten, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan Dan ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS TENAGA KERJA - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan Dan Energi...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindag Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERINDAG - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDAG KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERHUBUNGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERTANAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PERIKANAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
DINAS PETERNAKAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KANTOR PENGELOLA PASAR DAN KEBERSIHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Pengelola Pasar ...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Koperasi Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KANTOR KOPERASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOPERASI KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Koperasi Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KECAMATAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
KELURAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar...
Read more

Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu

Perda Kabupaten Rokan Hulu hamda rizani -
0
BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS - ORGANISASI DAN TATA KERJA PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 4 Thn 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
DINAS - PEMBENTUKAN, SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001 2001 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk  menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Dinas - Dinas di Kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang -...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOLONGAN C – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 40 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus disesuaikan. - Dasar...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan harus disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
HOTEL – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel harus disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RESTORAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran harus disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RESTORAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran harus disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
REKLAME – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 45 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame harus disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA – PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI LAKSAMANA JAYA ABSTRAK : - Bahwa untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan daerah kabupaten Bengkalis di masa mendatang, maka dibentuk...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SEKRETARIAT DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 08 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERKEBUNAN - ORGANISASI PERDA NO. 10 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur dan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA - ORGANISASI PERDA NO. 11 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERTANAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 12 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KESEHATAN - ORGANISASI PERDA NO. 13 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - ORGANISASI PERDA NO. 14 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN ABSTRAK : - Bahwa...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - ORGANISASI PERDA NO. 15 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 16 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   - ORGANISASI PERDA NO. 17 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PEKERJAAN UMUM    - ORGANISASI PERDA NO. 18 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KEHUTANAN    - ORGANISASI PERDA NO. 19 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA    - ORGANISASI PERDA NO. 21 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur dan mengurus...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL    - ORGANISASI PERDA NO. 22 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur dan ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN    - ORGANISASI PERDA NO. 24 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - ORGANISASI PERDA NO. 25 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR PENGELOLAAN PASAR - ORGANISASI PERDA NO. 27 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah dalam hal mengatur ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK - ORGANISASI PERDA NO. 29 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN - ORGANISASI PERDA NO. 31 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Informatika Komunikasi Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN INFORMASI KOMUNIKASI - ORGANISASI PERDA NO. 33 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN INFORMASI KOMUNIKASI ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Kesatuan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 35 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Pengendalian ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 36 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
BADAN PENGAWASAN DAERAH - ORGANISASI PERDA NO. 37 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Pengawasan Daerah. A - Dasar Hukum :...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KELURAHAN - ORGANISASI PERDA NO. 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN ABSTRAK : - Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali organisasi kelurahan.aa a Dasar Hukum : UU No.12...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN – PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 5 Thn 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan /Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota...

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BADAN / KANTOR - PEMBENTUKAN, SOTK PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001 2001 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN/KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk  menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Badan/kantor di Kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang-undang nomor 8...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Perubahan APBD TA 2001

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 2001 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 2001 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 15/KPTS/DPRD/2001 tanggal 25 September 2001. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PEMDA & SWASTA- KERJASAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 2001 KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA/KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN POTENSI DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk  memberi landasan hukum bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi dalam hal pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah. - Dasar Hukum...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
USAHA INDUSTRI - PENGATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 2001 PENGATURAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna memacu pelaksanaan pembangunan yang berada di Daerah, dimana semakin meningkatnya usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PERPARKIRAN - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 2001 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti atau menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Tingkar II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Rertama Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan retribusi Parkir. - Dasar...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI – SOTK PERDA NO. 04 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, maka perlu dibentuk organisasi...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH – SOTK PERDA NO. 05 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH  NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH – SOTK PERDA NO. 06 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH  NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2001

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERDA NO. 07 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan...

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI – PERUBAHAN PERDA NO. 4 TAHUN 2001 - SOTK PERDA NO. 08 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI ABSTRAK     :    -    Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  – SOTK PERDA NO. 09 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN ABSTRAK     :    -    Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyrakat secara berdaya guna dan berhasil guna...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH – TATA CARA PERDA NO. 10 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, untuk tujuan daerah, untuk tujuan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah diperlukan peran nyata...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Kualitas Air

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGAWASAN KUALITAS AIR  – PENGAWASAN PERDA NO. 11 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR ABSTRAK     :    -    Bahwa air sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan SDA, dalam pemanfaatannya perlu pengawasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. -    Dasar hukum : UU No. 12 Darurat Tahun 1957; UU No. 3 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA  – PENYERTAAN MODAL PERDA NO. 12 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan usaha-usaha untuk menumbuh kembangkan potensi daerah guna terbukanya sumber...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat Jalan, dan Puskesmas Pembantu Daerah Kota...

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI – RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI ABSTRAK ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI – RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk meningkatkan PAD dapat diperoleh dari sektor pajak, retribusi dan beberapa jenis jasa pelayanan umum khususnya dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Dumai. -    Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
APBD 2001 - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 2001 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2001 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan adanya penambahan dan pengurangan APBD Kota Dumai TA 2001. - Dasar Hukum : Undang-Undang No.18 Tahun 1977 jo UU 34 Tahun 2000, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Dumai Tahun 2001-2005

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 – 2005  – PEMBANGUNAN PERDA NO. 16 TAHUN 2001 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005 ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk memberi arahan agar pembangunan Kota Dumai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan propinsi Riau dapat berjalan lancar dan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PERPARKIRAN - PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 2001 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut  dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Surat Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb 2000 tanggal 20 Juli 2000 serta Surat...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan APBD TA 1999/2000

Berita Utama hamda rizani -
0
APBD 1999/2000  - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000 2004 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 sehingga perlu adamya penambahan atau perubahan. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri

Uncategorized hamda rizani -
0
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBD TA 2000

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
2000 -  APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2000 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000 ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Uang Pemasukan Tanah Bagian Hak Pengelolaan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TANAH -  UANG PEMASUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000 2000 UANG PEMASUKAN TANAH BAGIAN HAK PENGELOLAAN ABSTRAK : - Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk  Bagian Hak Pengelola kota Pekanbaru, dipandang perlu menetapkan Besarnya Uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya. - Dasar Hukum : Undang-undang nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
HASIL ALAM - ANGKUTAN - RETRIBUSI PERDA NO.  14 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM ABSTRAK : Bahwa Kabupaten Kampar sebagai daerah lalu lintas antar Propinsi yang selalu dilalui angkutan-angkutan muatan hasil alam dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pemungutan retribusi terhadap angkutan hasil alam tersebut. Dasar hukum : UU No. 12...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti dan menyempurnakan  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1996 Nomor 8). - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 4 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Uang Leges

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
UANG LEGES - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI UANG LEGES ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur ongkos - ongkos administrasi yang merupakan  salah satu sumber pendapatan dasar dalam memberikan konstribusi terhadap penerimaan daerah Kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang0undang nomor 8 tahun 1958, Undang-undang nomor 61 tahun 1958, Undang-undang...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengawasan Kualitas Air

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
KUALITAS AIR - PENGAWASAN PERDA NO.  7 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR ABSTRAK : Bahwa untuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat, dipandang perlu melakukan pengawasan terhadap kualitas air sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak. Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PENGGUNAAN TANAH - IZIN - RETRIBUSI PERDA NO.  17 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggilingan Padi / Huller Dan Penyosohan Beras

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PENGGILINGAN PADI - RETRIBUSI PERDA NO. 58 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS ABSTRAK : - Bahwa untuk menanggulangi pembiayaan yang cukup besar dalam rangka pembinaan dan pengawasan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu pengaturan...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PENUMPANG UMUM - RETRIBUSI PERDA NO. 65 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG UMUM ABSTRAK : - Bahwa untuk menghadapi otonomi daerah dan untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah serta untuk meunjang sarana dan prasarana fasilitas terminal dan dermaga bagi penumpang umum yang akan melakukan perjalanan yang menggunakan kendaraan angkutan orang baik yang melalui darat,...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembuangan Limbah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir hamda rizani -
0
PEMBUANGAN LIMBAH - RETRIBUSI PERDA NO. 66 TAHUN 2000 2000 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, dengan mencegah timbulnya pencemaran akibat pembuangan limbah, dipandang perlu adanya upaya penanggulangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan yang juga dapat mendukung penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. - Dasar hukum : UU...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBD Provinsi Riau TA 2000

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
APBD TA 2000 PERDA NO. 2 TAHUN 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2000 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1999-2000

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000 2000 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000 ABSTRAK : - Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 1999/2000 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999;...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau TA 2000

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2000 2000 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2000 ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pajak Alat Angkutan diatas Air

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2000 2000 PAJAK ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya otonomi daerah dengan baik sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ,dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial di Provinsi Riau....
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Bea Balik Nama Alat Angkutan diatas Air

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
ALAT ANGKUTAN - BEA BALIK NAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 2000 BEA BALIK NAMA ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR ABSTRAK : - Bahwa untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan Provinsi Riau dipandang perlu menetapkan Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan PAD, dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah - Dasar...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini melihat bahwa perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial dari Provinsi Riau. Adapun sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. - Dasar hukum : UU No. 61 Tahun...
Read more

Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar

Perda Provinsi Riau hamda rizani -
0
PENGGUNAAN JALAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERDAFTAR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mengatur penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.61 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Hak Pengelolaan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PASAR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 2000 RETRIBUSI PASAR HAK PENGELOLAAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978 jis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 jis Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 1993 tentang mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko,...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TEMPAT USAHA - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000 2000 IZIN TEMPAT USAHA ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk  meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka pemberian izin bagi tempat-tempat usaha. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PERDA NO. 10 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH  KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.21 Tahun 1998 tentang retribusi izin trayek angkutan penumpang umum dan angkutan barang perlu ditinjau kembali. - Dasar hukum...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PENDUDUK - PENDAFTARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 2000 PENDAFTARAN PENDUDUK ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  tertib pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil sebagai bukti autentik kepastian hukum seseorang serta tertib pelaksanaan administrasi kependudukan. - Dasar Hukum : Staatsblad tahun 1849 Nomor 25, Staatsblad tahun 1917 Nomor 130 Jo. staatsblad tahun 1919...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PARKIR KENDARAAN - RETRIBUSI PERDA NO. 11 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIRAN KENDARAAN ABSTRAK : - Bahwa dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka Perda kabupaten Indragiri Hulu perlu disesuaikan. ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - PENYUSUNAN PERDA NO. 11 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABSTRAK : - Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya perencanaan dan pengendalian. A - Dasar...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA PERDA NO. 12 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA ABSTRAK : - Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya perencanaan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERDA NO.13 TAHUN 2000 PERATURAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ABSTRAK : - Bahwa kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari pendapatan desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. A - Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Antar Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 DESA - KERJASAMA PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA ABSTRAK : - Bahwakerjasama oleh Desa dilaksanakan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1984; UU No.18 Tahun 1997; UU No.36 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. a - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS TENAGA KERJA - ORGANISASI PERDA NO. 06 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA ABSTRAK : - Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bisang ketenagakerjaan. A - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK - ORGANISASI PERDA NO. 03 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK ABSTRAK : - Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bidang kependudukan. A - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - ORGANISASI PERDA NO. 02 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : - Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. A - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perizinan Usaha Perikanan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PERIKANAN - PERIZINAN USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 2000 PERIZINAN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur perkembangan usaha perikanan sebagai upaya-upaya untuk menata dan mengendalikan usaha perikanan tersebut demi terwujudnya ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha dibidang perikanan, seta memperbaiki kehidupan nelyan dan petani ikan sekaligus memberikan manfaat...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT-RETRIBUSI PERDA NO. 12 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada daerah tingkat II...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
RUMAH MAKAN - USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000 2000 USAHA RUMAH MAKAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengaturan dan pembinaan urusan Usaha Rumah Makan. - Dasar Hukum : Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - undang...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN PENGMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN - RETRIBUSI PERDA NO. 13 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada daerah ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK PERDA NO. 01 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK - PEMBANGUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2007 2007 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK ABSTRAK : - Bahwa pembangunan infrastruktur air minum butuh pendanaan cukup besar yang tidak bisa diakomodir dalam satu tahun anggaran sehingga diperlukan pembiayaan memalui...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ooo

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
TA 2000 - APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2000 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000 ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2000 dengan Peraturan Daerah. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan

Dari Media hamda rizani -
0
HIBURAN – PAJAK PERDA NO. 04 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada - Dasar hukum...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN – PAJAK PERDA NO. 05 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
HOTEL DAN RESTORAN – PAJAK PERDA NO. 06 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada - ...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pajak Reklame

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
REKLAME – PAJAK PERDA NO. 07 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada - Dasar hukum...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH – RETRIBUSI PERDA NO. 08 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI PERDA NO. 09 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa pengendalian, pengawasan dan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan seiring dengan perkembangan dan lajunya pertumbuhan - Dasar hukum : UU Gangguan No. 22 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL – RETRIBUSI PERDA NO. 10 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk membantu kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Dumai perlu diatur penetapan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Parkir

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR – RETRIBUSI PERDA NO. 12 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR ABSTRAK     :    -    Bahwa dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah sati sumber untuk meningkatkan PAD, maka perlu ditetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi parkir. -    Dasar hukum : UU No. 14 Tahun...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) – PERIZINAN PERDA NO. 16 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut UU No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, maka dipandang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemberian izin dibidang perdagangan dan berdasarkan pelimpahan...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI – PERIZINAN PERDA NO. 17 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI ABSTRAK     :    -    Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut UU No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, maka dipandang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Bangunan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
IZIN BANGUNAN – RETRIBUSI PERDA NO. 20 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN ABSTRAK     :    -    Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif) serta dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Sampah Dan Kebersihan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN – RETRIBUSI PERDA NO. 21 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN ABSTRAK     :    -    Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1007 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kota madya Daerah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Hasil Produksi Perikanan dalam Kota Dumai

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
HASIL PRODUKSI PERIKANAN DALAM KOTA DUMAI – RETRIBUSI PERDA NO. 22 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI PERIKANAN DALAM KOTA DUMAI ABSTRAK     :    -    Bahwa dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah sati sumber untuk meningkatkan PAD, maka perlu ditetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi parkir. -    Dasar hukum : UU No. 18...
Read more

Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kota Dumai hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN – RETRIBUSI PERDA NO. 23 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK     :    -    Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan; -    Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Usaha Pondok Wisata

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PONDOK WISATA - USAHA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 2000 USAHA PONDOK WISATA ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengaturan dan pembinaan pondok wisata  dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah sebagian urusan kepariwisataan Pemerintahan Propinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Penjualan Bibit

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BIBIT-RETRIBUSI PERDA NO. 14 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BIBIT ABSTRAK : - Bahwa dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka Perda Kabupaten Indragiri Hulu perlu...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Mandala Wisata

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
WISATA - MANDALA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 2000 MANDALA WISATA ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk mengatur dan pembinaan urusan mandala wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah sebagian urusan kepariwisataan pemerintah Propinsi RIAU kepada pemerintah kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang-undang nomor 8 tahun 1950, Undang-undang nomor 61 tahun 1958, Undang-undang nomor 8...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
REKLAME-PAJAK PERDA NO. 15 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya PP No.25 Tahun 2000, maka Perda No.7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan ditinjau kembali. - Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1965; UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Promosi Pariwisata Daerah

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PARIWISATA DAERAH - PROMOSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2000 2000 PROMOSI PARIWISATA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk mengatur dan pembinaan urusan pariwisata daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah sebagian urusan kepariwisataan pemerintah Propinsi RIAU kepada pemerintah kota Pekanbaru. - Dasar Hukum : Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang - undang Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
HIBURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU-PAJAK PERDA NO. 16 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya PP No.25 Tahun 2000, maka Perda No.6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali. - Dasar hukum : UU No....
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BANGUNAN - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000 2000 IZIN BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   Perda Nomor 12 Tahun 1993 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan Diatas Air

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PENYEBERANGAN - RETRIBUSI PERDA NO.  7 TAHUN 1999 1999 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DIATAS AIR ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 03 Tahun 1985 tentang Rakit Penyeberangan. Dasar hukum...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
TATA RUANG WILAYAH - RENCANA PERDA NO.  11 TAHUN 1999 1999 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK  : Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sehingga tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas, dipandang perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.. Dasar ...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
HASIL HUTAN IKUTAN - PENGAMBILAN - RETRIBUSI PERDA NO.  9 TAHUN 1999 1999 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN ABSTRAK : Bahwa untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pengambilan Hasil Hutan Ikutan. Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981;...
Read more

Hello world!

Uncategorized hamda rizani -
0
This is my first website.
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair perlu ditetapkan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan perlu ditetapkan....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditetapkan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditetapkan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGANISASI PERDA NO. 15 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.061/1253/SJ dan Keppres No.9 Tahun 1985, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Susunan Organisasi Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggunaan Kapal Perikanan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan perlu ditetapkan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TEMPAT PENDARATAN KAPAL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal perlu ditetapkan. - Dasar Hukum...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGGANTIAN BIAYA KETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PERPUSTAKAAN UMUM - ORGANISASI PERDA NO. 19 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSATAKAAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.56 Tahun 1994 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.126/MK.WASPAN/3/1999, perlu membentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis. A - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 1983 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah untuk Kebersihan Kota. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1974;...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah No.27 Tahun 1975 tentang Mess atau Pasanggrahan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis. - Dasar Hukum : UU ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terkait dengan Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan. - Dasar Hukum : UU No.12...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditetapkan. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1999 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan. - Dasar...
Read more

Hello world!

Uncategorized hamda rizani -
0
This is my first website.
Read more

Hello world!

Uncategorized hamda rizani -
0
This is my first website.
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1999 Tentang APBD TA 1999/2000

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 1999/2000 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 12 ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1998/1999

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 1998/1999 - SISA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999 1999 SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 1998 / 1999 - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor : 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor...
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
TANAH ULAYAT - HAK PERDA NO.  12 TAHUN 1999 1999 PERATURAN DAERAH TENTANG HAK TANAH ULAYAT ABSTRAK : Bahwa dengan adanya tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar secara turun temurun, untuk menjaga ketertiban dan keutuhan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Hak Tanah...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PELAYANAN KESEHATAN - IZIN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999 1999 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Daerah Tingkat II. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
HOTEL&RESTORAN  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1998 1998 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
HIBURAN  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 1998 PAJAK HIBURAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
REKLAME  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1998 1998 PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 1998 PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
BAHAN GALIAN GOL C  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1998 1998 PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
AIR BAWAH TANAH  - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1998 1998 PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Uncategorized hamda rizani -
0
Abstrak....
Read more

Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan

Perda Kabupaten Kampar hamda rizani -
0
PASAR GROSIR/PERTOKOAN - RETRIBUSI PERDA NO.  8 TAHUN 1998 1998 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN ABSTRAK            : Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan diantaranya melalui...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
CETAK KTP  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 1998 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-undang...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PENGGUNAAN TANAH  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 1998 1998 RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menyesuaikan   dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines Sebagian Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KEC BUKIT RAYA - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1998 1998 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN BUILDING GUIDELINES SEBAGIAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menetapkan    Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines ...
Read more

Hello world!

Uncategorized hamda rizani -
0
This is my first website.
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Kecamatan Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KEC TAMPAN  - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1998 1998 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGIAN KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menetapkan    Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Tampan karena  Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tiga dimensi...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TATA RUANG WILAYAH PERDA NO.10 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang disusun semenjang Tahun 1994 telah memperlihatkan gejala perkembangan fisik yang sangat cepat yang menimbulkan berbagai permasalahan baru yang...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dumai

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KOTA DUMAI – TATA RUANG PERDA NO. 11 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa Kota Dumai dalam proses perkembangannya telah memperlihatkan cirri-ciri dan fisik kegiatan perkotaan yang beraneka ragam, menimbulkan berbagai permasalahan baruyang dapat membawa dampak yang berkaitan dengan permasalahan fisik...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Duri

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KOTA DURI – TATA RUANG PERDA NO. 12 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DURI ABSTRAK : - Bahwa Rencana Umum Kota Duri yang disusun semenjak Tahun 1988 sampai saat ini telah memperlihatkan gejala perkembangan fisik yang sangat cepat menimbulkan berbagai permasalahan baru yang dapat membawa...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecil Perawang

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
REKLAME - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya. - Dasar...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
HOTEL DAN RESTORAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PENERANGAN JALAN - PAJAK PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya. - Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956, UU...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KOTA  - REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1998 1998 REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU 1994-2004 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk menetapkan    Rencana  Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru 1991-2010 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 yang didasari kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Revisi rencana Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KOTA KEC BUKIT RAYA  - REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998 1998 REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk merubah  Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya. - Dasar Hukum : Undang-Undang ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air Permukaan

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH AIR PERMUKAAN-PAJAK PERDA NO. 04 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH AIR PERMUKAAN ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf f UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KOTA KEC RUMBAI  - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998 1998 RENCANA DETAIL UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk merubah  Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
PRODUKSI USAHA DAERAH-RETRIBUSI PERDA NO. 16 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, Perda yang terkait atas penjualan produksi usaha ...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RETRIBUSI PERDA NO. 18 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. PP No.20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (2), bahwa dalam ...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA RUANG KOTA KEC RUMBAI  - RENCANA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998 1998 RENCANA DETAIL UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk  untuk merubah  Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
RUMAH POTONG HEWAN  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 1998 1998 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat...
Read more

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu

Perda Kabupaten Indragiri Hulu hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RETRIBUSI PERDA NO. 21 TAHUN 1998 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
IZIN TRAYEK  - RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 1998 1998 RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Dasar Hukum : Undang - undang Nomor 8 Tahun...
Read more

Greetings

Uncategorized hamda rizani -
0
This is my first post!
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PEKERJAAN UMUM - ORGANISASI PERDA NO. 10 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis perlu disesuaikan kembali....
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGANISASI PERDA NO.11 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis,...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
TENAGA KERJA - ORGANISASI PERDA NO.14 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PERTAMBANGAN - ORGANISASI PERDA NO.15 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pertambangan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun 1997 ...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KELUARGA SEJAHTERA - ORGANISASI PERDA NO.19 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keluarga berencana yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. …...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
PERDA NO.22 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan system informasi manajemen di Daerah, perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah. Aaaaaaaaa - Dasar Hukum : UU...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD – KEUANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan...
Read more

Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

Perda Kabupaten Bengkalis hamda rizani -
0
DINAS KEHUTANAN - ORGANISASI PERDA NO.22 TAHUN 1997 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun 1997 perlu...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
TATA KERJA  - ORGANISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1997 1997 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan  dengan  keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
PDAM  - PENDIRIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1997 1997 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengelolaan air minum dan pembentukan  Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru serta struktur organisasi dan tatakerja. - Dasar Hukum : Undang-undang Nomor6 tahun 1959, Undang-undan...
Read more

Perda Kota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Penetapan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru TA 1997/1998

Perda Kota Pekanbaru hamda rizani -
0
APBD 1997/1998  - PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 1997 1997 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1997/1998 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekanbaru Tahun Anggaran 1997/1998 - Dasar Hukum : Undang-undang DRT No. 11...
Read more
1...8910Page 9 of 10
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Free WordPress Themes, Free Android Games