Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 tahun 2001 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Hasil Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 15 tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa
BADAN PERWAKILAN DESA - PEDOMAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN BADAN PERWAKILAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan
TATA RUANG - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 25 tahun 2001 Tentang Mendirikan, Memperbaiki, dan Membongkar Bangunan
BANGUNAN - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan dalam upaya perkembangan kota dan lajunya pembangunan efektif sangat beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemamfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif
.
-
Dasar Hukum :
Indiche Contabilited Wet (ICW) stbl –...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
PENGGUNAAN TANAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa peruntukan penggunaan tanah merupakan salah satu potensi Daerah sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikenakan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.24...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan lainnya
IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Wilayah Kabupaten Pelalawan dilalui oleh sungai-sungai, baik yang besar maupun yang kecil yang bisa dimanfaatkan untuk usaha perikanan;
-
Dasar Hukum :
Undang-undang No.12 Tahun 1956, Undang-undang No.8...
Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2001 Tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
PERATURAN - PENGUNDANGAN
PERDA NO. 01 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna memberi kekuatan hukum pada peraturan perundang - undangan daerah Kabupaten Siak.
-
Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 ...
Perda Kab. Siak No.3 Tahun 2001 Tentang Sumbangan Dari Pihak ke Tiga Kepada Pemerintah Daerah Kab. Siak
SUMBANGAN - PIHAK KETIGA
PERDA NO. 03 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
bahwa perda ini ditetapkan untuk mengatur pemanfaatan seluruh potensi para pengusaha / investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...
Perda Kab. Siak No 4 Tahun 2001 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERDA NO.4 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengingat tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu ditertibkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
-
Dasar hukum : UU No.22 Tahun...
Perda Kab. Siak No 5 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan Desa Dan Kekayaan Desa
DESA - SUMBER PENDAPATAN
PERDA NO. 05 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa perda ini ditetapkan untuk mengelola dan meningkatkan Sumber Pendapatan Desa.
-
Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU...
Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN
PERDA NO.06 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang - undang No.22 Tahun 1999dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 pasal 28.
-
Dasar hukum : UU No.22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun...
Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak
SIAK - BUMD
PERDA NO.07 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Sarana Pembangunan Siak sebagai salah satu sarana bagi Kabupaten Siak untuk melakukan usaha - usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui...
Perda Kab. Siak No 8 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Siak
DESA - SOTK
PERDA NO.08 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang - undang No.22 Tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999.
-
Dasar hukum : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun...
Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Kelurahan
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
PERDA NO.9 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah diterbitkannya Kepmendagri No.65 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai kelurahan, maka perlu diatur pembentukan,...
Perda Perda No 10 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
PERDA NO.10 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
ABSTRAK
:
-
-
-
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, maka disetiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan, menampung aspirasi, serta melakukan pengawasan...
Perda Kab. Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
PERDA NO.11 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
ABSTRAK
:
-
-
bahwa berdasarkan fenomena tentang belum dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal secara optimal oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak dipandang perlu adanya pengaturan pemberdayaan Tenaga kerja Lokal
akibat kurang dimanfaatkannya...
Perda Kab. Siak No 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, Dan Penghapusan Desa
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENGHAPUSAN DESA
PERDA NO.12 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA
ABSTRAK
:
-
-
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyesuaikan dengan asal-usul Pemerintah terdahulu dengan pedoman Pasal 93 s.d. Pasal...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel
KUANTAN SINGINGI - PAJAK HOTEL
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak hotel merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000, sehingga setiap pengusaha pengguna jasa hotel wajib dipungut pajak hotel.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun...
Perda Kab. Siak No 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
PERDA NO.17 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa,...
Perda Kab. Siak No 18 Tahun 2001 Tentang Kerja Sama Antar Desa
KERJA SAMA ANTAR DESA
PERDA NO.18 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 67 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2001
2001 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2001
2001 - PENETAPAN APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2001
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25...
Perda Kab. Siak No 20 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa
PERRATURAN DESA
PERDA NO.20 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pengatuan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pengaturan desa oleh Menteri Dalam Negeri. Dan berdasarkan Pasal 51 Kepmendagri No.64 Tahun 1969 menyebutkan...
Perda Kab. Siak No 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2001
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERDA NO.21 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa perubahan anggaran pendapatan da belanja daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun ...
Perda Kab. Siak No 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Siak.
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN SIAK
PERDA NO.22 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2001 Tentang APBD TA 2001
2001 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001
2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menegsahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan nomor 05/KPTS/DPRD/2001 tanggal 24 Maret 2001.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Siak No 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERDA NO.23 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
SOT INHU-PEMBENTUKAN
PERDA NO. 01 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 di Kabupaten Inhu dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penataan kembali organisasi pemerintah...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak restoran merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000, sehingga setiap pengusaha pengguna jasa restoran wajib dipungut pajak restoran.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, selain daripada itu berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah,...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, selain daripada itu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 82/KPTS/VI/2000 tentang pemberian izin penyelenggaraan hiburan dan pajak hiburan di Kabupaten...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
KUANTAN SINGINGI - PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa pengambilan bahan galian golongan C adalah salah satu objek pajak daerah yang dipandang perlu adanya kebijakan bagi masyarakat, baik berbentuk badan hukum atau perorangan sebagai pengambil bahan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.34 tahun 2000, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai yang menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN CATATAN SIPIL - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi masyarakat di bidang kependudukan dan akte catatan sipil di Kab.Kuantan Singingi sangat erat hubungannya dengan tersedianya pelayanan dan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar
PASAR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha dan memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dipandang perlu menyediakan fasilitas pasar sebagai tempat berusaha yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten kuantan Singingi bagi orang atau pribadi atau badan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya UU No.34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang Undang No.18 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian, secara terpadu terhadap pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pungutan...
Perda Kab. Siak No 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH
PERDA NO.24 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 Tahun 2001 tentang Keuangan Desa
KEUANGAN DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya perlu ditunjang dengan sarana...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan atau Ternak, Hasil Ternak, dan Hasil Ikutannya
KUANTAN SINGINGI - PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memberi perlindungan pada masyarakat dan mencegah penularan penyakit pada ternak yang dapat menimbulkan kerugian pada ternak, maka perlu diatur mengenai pemeriksaan hewan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa kekayaan daerah adalah merupakan aset Pemerintah Daerah yang dapat menunjang kepentingan orang atau pribadi, badan usaha dari pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu penggunaan kekayaan daerah merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.22 Tahun 1990 Tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah tingkat I dan tingkat II, maka kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh daerah tingkat...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa retribusi pasar grosir dan pertokoan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemungutannya dalam Kabupaten Kuantan Singingi....
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menunjang PAD Kab. Kuantan Singingi yang bersumber dari retribusi daerah dengan adanya UU No.34 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi, maka pungutan retribusi penjualan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa menjamin kesehatan ternak potong yang akan dikonsumsi masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemotongan hewan/ternak melalui penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu perlu dipungut retribusi sebagai jasa...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi kendaraan serta kelancaran arus lalu lintas perlu diatur parkir bagi kendaraan di tepi jalan umum dan untuk pelayanan jasa tersebut dapat dipungut retribusi...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Terminal
TERMINAL - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa terminal adalah prasarana yang dibutuhkan untuk mengatur dan menertibkan kedatangan, keberangkatan kendaraan bermotor untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan raya. Berkaitan dengan pelayanan terminal tersebut dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan
KUANTAN SINGINGI - IZIN USAHA ANGKUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Izin Usaha Angkutan merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan sebagai
sumber penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
-
Dasar Hukum :
Undang-undang No.14 Tahun 1992, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang–undang No.25 Tahun...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam
KUANTAN SINGINGI - ANGKUTAN HASIL ALAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
-
Dasar Hukum...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa izin peruntukan penggunaan tanah perlu dilaksanakan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Tata Ruang Daerah dan Tata Guna Peruntukan Tanah serta dapat meningkatkan PAD. Maka...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penyelenggaraan pembangunan fisik berupa bangunan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan orang pribadi dan atau badan dipandang perlu adanya pelayanan, pembinaan,...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pemberian izin gangguan terhadap usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, dipandang perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
IZIN TEMPAT USAHA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi maka penyelenggaraan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka keberadaan setiap badan usaha di Kuantan Singingi dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
-
Bahwa kemajuan dan perkembangan fasilitas perhubungan pada umumnya dan peningkatan arus angkutan penumpang umum, maka dipandang perlu adanya kebijakan pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan penumpang umum yang tertib dan lancar serta dalam...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat
KUANTAN SINGINGI - IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Kabupaten
-
Dasar Hukum :
Undang-undang No.5...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
KUANTAN SINGINGI - IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menjaga kelestarian hutan serta melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat maka diperlukan izin untuk pengambilan hasil hutan ikutan
-
Dasar Hukum :
Undang-undang No.5 Tahun 1990, Undang-undang No.18 Tahun 1997,...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa air merupakan SDA sebagai rahmat Tuhan YME yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta guna melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan PAD maka...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
SUMBANGAN PIHAK KETIGA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mempercepat laju pembangunan di daerah dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan atau sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang maupun barang bergerak dan tidak bergerak kepada Pemerintah Kab. Kuantan Singingig...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
KESEHATAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 17 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan pungutan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
-
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir
PARKIR - RETRIBUSI
PERDA NO. 21 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dipandang perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Retribusi Parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997;...
Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau
DPRD - KEDUDUKAN KEUANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2000
2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan banyaknya perubahan materi Peraturan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini dipandang perlu melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap Perda No.21 Tahun 1996.
-
Dasar Hukum :
UU No.61 Tahun 1958;...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkunan Pemerintah Kota Pekanbaru
BADAN/ KANTOR - PEMBENTUKAN, SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001
2001
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN / KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan atau kantor di lingkungan pemerintah Kota Pekanabru yang...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – SEKRETARIAT DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SOTK – SEKRETARIAT DPRD
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SOTK – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGANDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU No. 22 ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir nomor 20 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – BADAN PENGAWAS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
SOTK – KECAMATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001
2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP No. 84 Tahun 2000 dinyatakan bahwa organisasi...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekda, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kecamatan dan...
SEKDA, SEKWAN, KECAMATAN &KELURAHAN - PEMBENTUKAN, SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2001
2001
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangun Purba
KECAMATAN BANGUN PURBA - PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001
2001
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGUN PURBA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran kecamatan.
-
Dasar hukum :
UU No.22 Tahun 1999; UU No.53...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
APBD TA 2001
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001
2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2001 dengan peraturan daerah.
-
Dasar hukum :
UU No.61 Tahun 1958; UU No.12...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hulu
BADAN PROMOSI DAN INVESTASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Promosi Dan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rokan Hulu
BADAN PENGAWAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
BADAN LINGKUNGAN HIDUP - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Dan ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERKEBUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PENDIDIKAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS KESEHATAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan tugas kewenangan penataan ruang pemukiman dan pekerjaan umum yang telah diserahkan kepada Kabupaten, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan Dan ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu
DINAS TENAGA KERJA - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan Dan Energi...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindag Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERINDAG - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDAG KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERHUBUNGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERTANAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PERIKANAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hulu
DINAS PETERNAKAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Rokan Hulu
KANTOR PENGELOLA PASAR DAN KEBERSIHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Pengelola Pasar ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Koperasi Kabupaten Rokan Hulu
KANTOR KOPERASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOPERASI KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Koperasi Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
KECAMATAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu
KELURAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu
BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 4 Thn 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
DINAS - PEMBENTUKAN, SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001
2001
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Dinas - Dinas di Kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang -...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
BAHAN GALIAN GOLONGAN C – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 40 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus disesuaikan.
-
Dasar...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan harus disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel
HOTEL – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel harus disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran harus disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan
RESTORAN – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran harus disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame
REKLAME – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 45 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame harus disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA – PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH PT. BUMI LAKSAMANA JAYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan daerah kabupaten Bengkalis di masa mendatang, maka dibentuk...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
SEKRETARIAT DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 08 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
DINAS PERKEBUNAN - ORGANISASI
PERDA NO. 10 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur dan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis
DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA - ORGANISASI
PERDA NO. 11 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bengkalis
DINAS PERTANAHAN - ORGANISASI
PERDA NO. 12 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
DINAS KESEHATAN - ORGANISASI
PERDA NO. 13 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN - ORGANISASI
PERDA NO. 14 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - ORGANISASI
PERDA NO. 15 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 16 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - ORGANISASI
PERDA NO. 17 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
DINAS PEKERJAAN UMUM - ORGANISASI
PERDA NO. 18 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis
DINAS KEHUTANAN - ORGANISASI
PERDA NO. 19 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - ORGANISASI
PERDA NO. 21 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur dan mengurus...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkalis
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL - ORGANISASI
PERDA NO. 22 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur dan ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN - ORGANISASI
PERDA NO. 24 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - ORGANISASI
PERDA NO. 25 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bengkalis
KANTOR PENGELOLAAN PASAR - ORGANISASI
PERDA NO. 27 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal mengatur ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bengkalis
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK - ORGANISASI
PERDA NO. 29 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN - ORGANISASI
PERDA NO. 31 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Informatika Komunikasi Kabupaten Bengkalis
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN INFORMASI KOMUNIKASI - ORGANISASI
PERDA NO. 33 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN INFORMASI KOMUNIKASI
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Kesatuan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkalis
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 35 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Pengendalian ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 36 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis
BADAN PENGAWASAN DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 37 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.22 Tahun 1999, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Pengawasan Daerah.
A
-
Dasar Hukum :...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
KELURAHAN - ORGANISASI
PERDA NO. 07 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali organisasi kelurahan.aa
a
Dasar Hukum : UU No.12...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN – PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Pekanbaru No 5 Thn 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan /Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota...
BADAN / KANTOR - PEMBENTUKAN, SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
2001
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN/KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Badan/kantor di Kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang nomor 8...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Perubahan APBD TA 2001
APBD 2001 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001
2001
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan pengesahan dari perubahan APBD TA 2004 yang disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 15/KPTS/DPRD/2001 tanggal 25 September 2001.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah
PEMDA & SWASTA- KERJASAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001
2001
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA/KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi dalam hal pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah.
-
Dasar Hukum...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru
USAHA INDUSTRI - PENGATURAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001
2001
PENGATURAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna memacu pelaksanaan pembangunan yang berada di Daerah, dimana semakin meningkatnya usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran
PERPARKIRAN - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001
2001
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti atau menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Tingkar II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Rertama Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan retribusi Parkir.
-
Dasar...
Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI – SOTK
PERDA NO. 04 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, maka perlu dibentuk organisasi...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH – SOTK
PERDA NO. 05 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH – SOTK
PERDA NO. 06 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka...
Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2001
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERDA NO. 07 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 ...
Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan...
ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI – PERUBAHAN PERDA NO. 4 TAHUN 2001 - SOTK
PERDA NO. 08 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA KOTA DUMAI DAN SEKRETARIAT DPRD DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan...
Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN – SOTK
PERDA NO. 09 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyrakat secara berdaya guna dan berhasil guna...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH – TATA CARA
PERDA NO. 10 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, untuk tujuan daerah, untuk tujuan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah diperlukan peran nyata...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Kualitas Air
PENGAWASAN KUALITAS AIR – PENGAWASAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR
ABSTRAK : - Bahwa air sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan SDA, dalam pemanfaatannya perlu pengawasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Dasar hukum : UU No. 12 Darurat Tahun 1957; UU No. 3 Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA – PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 12 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan usaha-usaha untuk menumbuh kembangkan potensi daerah guna terbukanya sumber...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat Jalan, dan Puskesmas Pembantu Daerah Kota...
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI – RETRIBUSI
PERDA NO. 13 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK ...
Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI – RETRIBUSI
PERDA NO. 14 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD dapat diperoleh dari sektor pajak, retribusi dan beberapa jenis jasa pelayanan umum khususnya dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Dumai.
- Dasar hukum : UU...
Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
APBD 2001 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
2001
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2001
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan adanya penambahan dan pengurangan APBD Kota Dumai TA 2001.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.18 Tahun 1977 jo UU 34 Tahun 2000, Undang-Undang No.16 Tahun 1999, Undang-Undang No.22...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Dumai Tahun 2001-2005
POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 – 2005 – PEMBANGUNAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2001 - 2005
ABSTRAK : - Bahwa untuk memberi arahan agar pembangunan Kota Dumai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan propinsi Riau dapat berjalan lancar dan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PERPARKIRAN - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
2001
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Surat Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb 2000 tanggal 20 Juli 2000 serta Surat...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan APBD TA 1999/2000
APBD 1999/2000 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000
2004
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 sehingga perlu adamya penambahan atau perubahan.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBD TA 2000
2000 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2000
2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Uang Pemasukan Tanah Bagian Hak Pengelolaan
TANAH - UANG PEMASUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000
2000
UANG PEMASUKAN TANAH BAGIAN HAK PENGELOLAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa peraturan daerah ini dibentuk untuk Bagian Hak Pengelola kota Pekanbaru, dipandang perlu menetapkan Besarnya Uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam
HASIL ALAM - ANGKUTAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 14 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
ABSTRAK
:
Bahwa Kabupaten Kampar sebagai daerah lalu lintas antar Propinsi yang selalu dilalui angkutan-angkutan muatan hasil alam dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pemungutan retribusi terhadap angkutan hasil alam tersebut.
Dasar hukum : UU No. 12...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan
KEBERSIHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti dan menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1996 Nomor 8).
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 4 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Uang Leges
UANG LEGES - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI UANG LEGES
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur ongkos - ongkos administrasi yang merupakan salah satu sumber pendapatan dasar dalam memberikan konstribusi terhadap penerimaan daerah Kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang0undang nomor 8 tahun 1958, Undang-undang nomor 61 tahun 1958, Undang-undang...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengawasan Kualitas Air
KUALITAS AIR - PENGAWASAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR
ABSTRAK
:
Bahwa untuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat, dipandang perlu melakukan pengawasan terhadap kualitas air sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak.
Dasar hukum : UU...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
PENGGUNAAN TANAH - IZIN - RETRIBUSI
PERDA NO. 17 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
ABSTRAK
:
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggilingan Padi / Huller Dan Penyosohan Beras
PENGGILINGAN PADI - RETRIBUSI
PERDA NO. 58 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menanggulangi pembiayaan yang cukup besar dalam rangka pembinaan dan pengawasan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu pengaturan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum
PENUMPANG UMUM - RETRIBUSI
PERDA NO. 65 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menghadapi otonomi daerah dan untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah serta untuk meunjang sarana dan prasarana fasilitas terminal dan dermaga bagi penumpang umum yang akan melakukan perjalanan yang menggunakan kendaraan angkutan orang baik yang melalui darat,...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembuangan Limbah
PEMBUANGAN LIMBAH - RETRIBUSI
PERDA NO. 66 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, dengan mencegah timbulnya pencemaran akibat pembuangan limbah, dipandang perlu adanya upaya penanggulangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan yang juga dapat mendukung penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
-
Dasar hukum : UU...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBD Provinsi Riau TA 2000
APBD TA 2000
PERDA NO. 2 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2000 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
-
Dasar hukum : UU No. 61 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1999-2000
RIAU - SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000
2000
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 1999/2000 dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.61 Tahun 1958; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999;...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau TA 2000
RIAU - PERUBAHAN ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2000
2000
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.61 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pajak Alat Angkutan diatas Air
ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2000
2000
PAJAK ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya otonomi daerah dengan baik sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ,dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial di Provinsi Riau....
Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Bea Balik Nama Alat Angkutan diatas Air
ALAT ANGKUTAN - BEA BALIK NAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000
2000
BEA BALIK NAMA ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan Provinsi Riau dipandang perlu menetapkan Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.61 Tahun 1958; UU...
Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan PAD, dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah
-
Dasar...
Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini melihat bahwa perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial dari Provinsi Riau. Adapun sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 61 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar
PENGGUNAAN JALAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERDAFTAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mengatur penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.61 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Hak Pengelolaan
PASAR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000
2000
RETRIBUSI PASAR HAK PENGELOLAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978 jis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 jis Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 1993 tentang mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha
TEMPAT USAHA - IZIN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000
2000
IZIN TEMPAT USAHA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka pemberian izin bagi tempat-tempat usaha.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
PERDA NO. 10 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.21 Tahun 1998 tentang retribusi izin trayek angkutan penumpang umum dan angkutan barang perlu ditinjau kembali.
-
Dasar hukum...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk
PENDUDUK - PENDAFTARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000
2000
PENDAFTARAN PENDUDUK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk tertib pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil sebagai bukti autentik kepastian hukum seseorang serta tertib pelaksanaan administrasi kependudukan.
-
Dasar Hukum :
Staatsblad tahun 1849 Nomor 25, Staatsblad tahun 1917 Nomor 130 Jo. staatsblad tahun 1919...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
PARKIR KENDARAAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 11 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIRAN KENDARAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka Perda kabupaten Indragiri Hulu perlu disesuaikan.
...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - PENYUSUNAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya perencanaan dan pengendalian.
A
-
Dasar...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
PERDA NO. 12 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya perencanaan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
PERDA NO.13 TAHUN 2000
PERATURAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari pendapatan desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
A
-
Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Antar Desa
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
DESA - KERJASAMA
PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2000
PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwakerjasama oleh Desa
dilaksanakan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
Desa.
a
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun
1956; UU No.6 Tahun 1984; UU No.18 Tahun 1997; UU No.36 Tahun 1999; UU No.34
Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
a
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU...
Perda kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis
DINAS TENAGA KERJA - ORGANISASI
PERDA NO. 06 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
ABSTRAK
:
-
Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bisang ketenagakerjaan.
A
-
Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bengkalis
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK - ORGANISASI
PERDA NO. 03 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
ABSTRAK
:
-
Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
A
-
Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkalis
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - ORGANISASI
PERDA NO. 02 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
A
-
Dasar Hukum : UU No.12 Tahun 1956; UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perizinan Usaha Perikanan
PERIKANAN - PERIZINAN USAHA
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000
2000
PERIZINAN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur perkembangan usaha perikanan sebagai upaya-upaya untuk menata dan mengendalikan usaha perikanan tersebut demi terwujudnya ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha dibidang perikanan, seta memperbaiki kehidupan nelyan dan petani ikan sekaligus memberikan manfaat...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat
IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT-RETRIBUSI
PERDA NO. 12 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada daerah tingkat II...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan
RUMAH MAKAN - USAHA
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000
2000
USAHA RUMAH MAKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengaturan dan pembinaan urusan Usaha Rumah Makan.
-
Dasar Hukum :
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - undang...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
IZIN PENGMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 13 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada daerah ...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK
PERDA NO. 01 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK - PEMBANGUNAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2007
2007
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK : - Bahwa pembangunan infrastruktur air minum butuh pendanaan cukup besar yang tidak bisa diakomodir dalam satu tahun anggaran sehingga diperlukan pembiayaan memalui...
Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ooo
TA 2000 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2000
2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2000 dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1985; UU...
Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN – PAJAK
PERDA NO. 04 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada
- Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN – PAJAK
PERDA NO. 05 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
HOTEL DAN RESTORAN – PAJAK
PERDA NO. 06 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pajak Reklame
REKLAME – PAJAK
PERDA NO. 07 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang ada
- Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH – RETRIBUSI
PERDA NO. 08 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutannya baik melalui landasan hukum pemungutannya maupun melalui pengembangan sumber yang...
Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan
IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI
PERDA NO. 09 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK : - Bahwa pengendalian, pengawasan dan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan seiring dengan perkembangan dan lajunya pertumbuhan
- Dasar hukum : UU Gangguan No. 22 Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL – RETRIBUSI
PERDA NO. 10 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK : - Bahwa untuk membantu kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Dumai perlu diatur penetapan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Parkir
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR – RETRIBUSI
PERDA NO. 12 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah sati sumber untuk meningkatkan PAD, maka perlu ditetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi parkir.
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) – PERIZINAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut UU No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, maka dipandang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemberian izin dibidang perdagangan dan berdasarkan pelimpahan...
Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI – PERIZINAN
PERDA NO. 17 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut UU No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, maka dipandang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat...
Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Bangunan
IZIN BANGUNAN – RETRIBUSI
PERDA NO. 20 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif) serta dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang...
Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Sampah Dan Kebersihan
PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN – RETRIBUSI
PERDA NO. 21 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1007 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kota madya Daerah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang...
Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Hasil Produksi Perikanan dalam Kota Dumai
HASIL PRODUKSI PERIKANAN DALAM KOTA DUMAI – RETRIBUSI
PERDA NO. 22 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI PERIKANAN DALAM KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendayagunakan perparkiran sebagai salah sati sumber untuk meningkatkan PAD, maka perlu ditetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi parkir.
- Dasar hukum : UU No. 18...
Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RUMAH POTONG HEWAN – RETRIBUSI
PERDA NO. 23 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Dasar hukum : UU No....
Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Usaha Pondok Wisata
PONDOK WISATA - USAHA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000
2000
USAHA PONDOK WISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengaturan dan pembinaan pondok wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah sebagian urusan kepariwisataan Pemerintahan Propinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Penjualan Bibit
PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BIBIT-RETRIBUSI
PERDA NO. 14 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BIBIT
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka Perda Kabupaten Indragiri Hulu perlu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Mandala Wisata
WISATA - MANDALA
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000
2000
MANDALA WISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur dan pembinaan urusan mandala wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah sebagian urusan kepariwisataan pemerintah Propinsi RIAU kepada pemerintah kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang nomor 8 tahun 1950, Undang-undang nomor 61 tahun 1958, Undang-undang nomor 8...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame
REKLAME-PAJAK
PERDA NO. 15 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya PP No.25 Tahun 2000, maka Perda No.7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan ditinjau kembali.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1965; UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Promosi Pariwisata Daerah
PARIWISATA DAERAH - PROMOSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2000
2000
PROMOSI PARIWISATA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur dan pembinaan urusan pariwisata daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah sebagian urusan kepariwisataan pemerintah Propinsi RIAU kepada pemerintah kota Pekanbaru.
-
Dasar Hukum :
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang - undang Nomor...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
HIBURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU-PAJAK
PERDA NO. 16 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya PP No.25 Tahun 2000, maka Perda No.6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali.
-
Dasar hukum : UU No....
Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru
BANGUNAN - IZIN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000
2000
IZIN BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan Perda Nomor 12 Tahun 1993 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah ...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan Diatas Air
PENYEBERANGAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 7 TAHUN 1999
1999
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DIATAS AIR
ABSTRAK
:
Bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 03 Tahun 1985 tentang Rakit Penyeberangan.
Dasar hukum...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar
TATA RUANG WILAYAH - RENCANA
PERDA NO. 11 TAHUN 1999
1999
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sehingga tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas, dipandang perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar..
Dasar ...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
HASIL HUTAN IKUTAN - PENGAMBILAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 9 TAHUN 1999
1999
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
ABSTRAK
:
Bahwa untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan perlu ditetapkan....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGANISASI
PERDA NO. 15 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.061/1253/SJ dan Keppres No.9 Tahun 1985, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Susunan Organisasi Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggunaan Kapal Perikanan
PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
TEMPAT PENDARATAN KAPAL - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
PENGGANTIAN BIAYA KETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis
PERPUSTAKAAN UMUM - ORGANISASI
PERDA NO. 19 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSATAKAAN UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.56 Tahun 1994 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.126/MK.WASPAN/3/1999, perlu membentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis.
A
-
Dasar Hukum : UU No.12 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 1983 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah untuk Kebersihan Kota.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1974;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa
TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah No.27 Tahun 1975 tentang Mess atau Pasanggrahan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis.
-
Dasar Hukum :
UU ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terkait dengan Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditetapkan.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan.
-
Dasar...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1999 Tentang APBD TA 1999/2000
APBD 1999/2000
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999
1999
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 12 ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 1998/1999
APBD 1998/1999 - SISA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999
1999
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 1998 / 1999
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor : 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat
TANAH ULAYAT - HAK
PERDA NO. 12 TAHUN 1999
1999
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK TANAH ULAYAT
ABSTRAK
:
Bahwa dengan adanya tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar secara turun temurun, untuk menjaga ketertiban dan keutuhan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Hak Tanah...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN - IZIN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999
1999
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
HOTEL&RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1998
1998
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998
1998
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1998
1998
PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 18...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998
1998
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
BAHAN GALIAN GOL C - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1998
1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
AIR BAWAH TANAH - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1998
1998
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
PASAR GROSIR/PERTOKOAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 8 TAHUN 1998
1998
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan diantaranya melalui...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
CETAK KTP - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998
1998
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-undang...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
PENGGUNAAN TANAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 1998
1998
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines Sebagian Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA RUANG KEC BUKIT RAYA - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1998
1998
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN BUILDING GUIDELINES SEBAGIAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Kecamatan Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA RUANG KEC TAMPAN - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1998
1998
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGIAN KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Tampan karena Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tiga dimensi...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
TATA RUANG WILAYAH
PERDA NO.10 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang disusun semenjang Tahun 1994 telah memperlihatkan gejala perkembangan fisik yang sangat cepat yang menimbulkan berbagai permasalahan baru yang...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dumai
KOTA DUMAI – TATA RUANG
PERDA NO. 11 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Kota Dumai dalam proses perkembangannya telah memperlihatkan cirri-ciri dan fisik kegiatan perkotaan yang beraneka ragam, menimbulkan berbagai permasalahan baruyang dapat membawa dampak yang berkaitan dengan permasalahan fisik...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Duri
KOTA DURI – TATA RUANG
PERDA NO. 12 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DURI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Rencana Umum Kota Duri yang disusun semenjak Tahun 1988 sampai saat ini telah memperlihatkan gejala perkembangan fisik yang sangat cepat menimbulkan berbagai permasalahan baru yang dapat membawa...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya.
-
Dasar...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
HOTEL DAN RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah segera disesuaikan materinya.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004
TATA RUANG KOTA - REVISI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1998
1998
REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU 1994-2004
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru 1991-2010 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 yang didasari kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Revisi rencana Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA RUANG KOTA KEC BUKIT RAYA - REVISI
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998
1998
REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang ...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air Permukaan
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH AIR PERMUKAAN-PAJAK
PERDA NO. 04 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH AIR PERMUKAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf f UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA RUANG KOTA KEC RUMBAI - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998
1998
RENCANA DETAIL UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PRODUKSI USAHA DAERAH-RETRIBUSI
PERDA NO. 16 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, Perda yang terkait atas penjualan produksi usaha ...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Kabupaten Indragiri Hulu
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RETRIBUSI
PERDA NO. 18 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. PP No.20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (2), bahwa dalam ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Rencana Detail Umum Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA RUANG KOTA KEC RUMBAI - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998
1998
RENCANA DETAIL UMUM TATA RUANG KOTA PADA KAWASAN SEBAGAIAN WILAYAH KECAMATAN RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan sebagai wilayah Kecamatan Bukit Raya.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 1998
1998
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RETRIBUSI
PERDA NO. 21 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO.21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 1998
1998
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang - undang Nomor 8 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS PEKERJAAN UMUM - ORGANISASI
PERDA NO. 10 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis perlu disesuaikan kembali....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGANISASI
PERDA NO.11 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis,...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
TENAGA KERJA - ORGANISASI
PERDA NO.14 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
PERTAMBANGAN - ORGANISASI
PERDA NO.15 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pertambangan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun 1997 ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS KELUARGA SEJAHTERA - ORGANISASI
PERDA NO.19 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keluarga berencana yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. …...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
PERDA NO.22 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan system informasi manajemen di Daerah, perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah.
Aaaaaaaaa
-
Dasar Hukum : UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD – KEUANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS KEHUTANAN - ORGANISASI
PERDA NO.22 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, maka Perda No. … Tahun 1997 perlu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
TATA KERJA - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1997
1997
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru
PDAM - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1997
1997
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk pengelolaan air minum dan pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru serta struktur organisasi dan tatakerja.
-
Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor6 tahun 1959, Undang-undan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Penetapan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru TA 1997/1998
APBD 1997/1998 - PENETAPAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 1997
1997
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1997/1998
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekanbaru Tahun Anggaran 1997/1998
-
Dasar Hukum :
Undang-undang DRT No. 11...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Pajak Potong Hewan
POTONG HEWAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1996
1996
PAJAK POTONG HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992.
-
Dasar Hukum :
Ordonasi Pajak Potong 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 671), Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 11...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
HASIL PAJAK - PEMBERIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1996
1996
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No 3 Thn 1992 Tentang Pengelolaan Perparkiran dan Retribusi Parkir
PERDA 3 TAHUN 1992 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1996
1996
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat ii Pekanbaru nomor 3 tahun 1992 tentang ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru no 18 Tahun 1975 tentang pemungutan biaya pengganti ongkos-ongkos administrasi (uang cetak...
PERDA 18 TAHUN 1975 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1996
1996
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PENGGANTI ONGKOS-ONGKOS ADMINISTRASI (UANG CETAK TULIS)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru nomor 3 tahun 1992...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan
KEBERSIHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1996
1996
RETRIBUSI KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 tahun 1980 tentang Pemungutan retribusi Angkatan Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekan baru Nomor 8 Tahun 1980 Seri B Nomor 1)...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Perubahan kedua Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing
PERDA 15 TAHUN 1975 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1996
1996
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA ASING
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru nomor 3 tahun 1992 tentang pengelolaan perparkiran...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1996 Tentang Penetapan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru TA 1996/1997
APBD 1996/1997 - PENETAPAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1996
1996
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1996/1997
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1988 tentang Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Pekanbaru Nomor...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan ketiga Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No 4 Thn 1981 Tentang Penetapan Sewa Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya...
PERDA 4 TAHUN 1981 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1996
1996
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG PENETAPAN SEWA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru nomor 4...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum
KERAMAIAN UMUM - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1996
1996
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1988 tentang Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1989 seri A Nomor 2).
...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru no 18 Tahun 1975 tentang pemungutan biaya pengganti ongkos-ongkos administrasi (uang cetak...
PERDA 18 TAHUN 1975 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1996
1996
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PENGGANTI ONGKOS-ONGKOS ADMINISTRASI (UANG CETAK TULIS)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru nomor 3 tahun 1992 tentang...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Penyisihan Penerimaan PBB Daerah Tingkat II Pekanbaru Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
PBB - PENYISIHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 1996
1996
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II PEKANBARU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merubah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru nomor 4 tahun 1981 tentang penetapan sewa alat-alat berat milik pemerintah daerah kotamadya...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
SARANG BURUNG WALET - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa burung wallet yang bersarang di pinggir-pinggir sungai, gua-gua alam/buatan, rumah-rumah penduduk dan di bangunan lainnya, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diatur dan dipungut.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
PIHAK KETIGA – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Daerah adalah berupa penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958;...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS KESEHATAN - ORGANISASI
PERDA NO. 11 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keluarnya Kepmendagri No.21 Tahun 1994, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerha Tingkat II Bengkalis yang diatur dalam Perda No.03 Tahun ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN - ORGANISASI
PERDA NO. 13 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
DINAS PERIKANAN – ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Perikanan dan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Retribusi Penggalian/Pemotongan Jalan Untuk Penanaman Pipa, Kabel dan Sejenisnya
PENGGALIAN/PEMOTONGAN JALAN UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG PENGGALIAN/PEMOTONGAN JALAN UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa penggalian atau pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel dan atau sejenisnya untuk kepentingan Badan Usaha, Badan Hukum akan menimbulkan beban terhadap Pemerintah...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi yang mengacu kepada Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
BANK PERKREDITAN RAKYAT - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan PP No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Permendagri No.4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa sistem informasi manajemen kependudukan yang dapat menyajikan seluruh aspek kegiatan pendaftaran penduduk adalah suatu upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Retribusi Penangkar Benih/Bibit
PENANGKAR BENIH/BIBIT - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENANGKAR BENIH/BIBIT
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningktakna sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya-upaya menggali sumber-sumber yang ada.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 1957; UU No.61 Tahun 1958; UU No.5 Tahun...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 24 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Retribusi Pengangkutan Sampah Untuk Kebersihan Kota
PENGANGKUTAN SAMPAH UNTUK KEBERSIHAN KOTA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH UNTUK KEBERSIHAN KOTA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Kab. Bengkalis No.5 Tahun 1983 perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 25 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Perparkiran
PERPARKIRAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG PERPARKIRAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Kab. Bengkalis No.4 Tahun 1989 perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
-
Dasar Hukum :
UU ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
PETERNAKAN - ORGANISASI
PERDA NO. 27 TAHUN 1996
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam dengan berlakunya Kepmendagri No.9 Tahun 1994, untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di bidang peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
KEUANGAN DPRD - KEDUDUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1997
1997
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA - ORGANISASI
PERDA NO.09 TAHUN 1995
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.80 Tahun 1993, maka dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa dan peningkatan koordinasi serta partisispasi masyarakat dalam...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 07 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Pajak Bangsa Asing dalam Kabupaten Tingkat II Bengkalis
BANGSA ASING - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1995
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK BANGSA ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa tarif pajak bangsa asing sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kab. Bengkalis No.6 Tahun 1989...
Perda kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol dalam...
PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1995
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1995 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1995
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan yang resmi bagi daerah yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan yan berlaku, untuk itu perlu dikelola secara efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1994 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1994
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan telah diserahterimakannya pengelolaan sarana dan prasarana Air Bersih BPAM Kab.Bengkalis oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 1992 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis di Kota Administratif Dumai
CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO.04 TAHUN 1992
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS DI KOTA ADMINISTRATIF DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Kab. Bengkalis No.15 Tahun 1989, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan Kepmendagri No.76 Tahun 1990....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 1989 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis
PELAYANAN KESEHATAN
PERDA NO. 05 TAHUN 1989
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 1989 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA SARAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai.
A
-
Dasar Hukum : UU No.5 Tahun 1974;...